Pemerintah Berupaya Membangun Pesantren sebagai Pusat Ekonomi
Pemerintah terus berupaya menjadikan pesantren sebagai pusat perekonomian di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu dan dakwah. Untuk mendukung hal ini, dana sebesar Rp 550 miliar telah dialokasikan ke pesantren melalui program Kemandirian Pesantren.
Program ini sudah berjalan sejak tahun 2021 lalu dengan total anggaran mencapai Rp 550 miliar. Sebanyak 3.600 unit pesantren telah menerima dana tersebut guna memperkuat kegiatan ekonomi mereka. Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan bahwa anggaran untuk program ini meningkat setiap tahunnya. Di tahun pertama, alokasi dana mencapai Rp 37,45 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 46 miliar pada tahun kedua (2022), dan naik tajam menjadi Rp 245,55 miliar pada tahun 2023. Hingga tahun keempat atau 2024, total dana yang disalurkan mencapai lebih dari Rp 550 miliar.
Dukungan dari Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag
Program Kemandirian Pesantren juga mendapatkan dukungan dari Helmi Halimatul Udhmah, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag. Ia menyampaikan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Contohnya adalah acara Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional ke-1 Tahun 2025 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang menjadi bukti nyata kontribusi pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi umat.
Menurut Helmi, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan perhatian besar bagi penguatan pesantren. Salah satunya melalui Program Kemandirian Pesantren yang memberikan bantuan inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan. Hingga saat ini, Kemenag telah menyalurkan bantuan kepada 4.186 pesantren, di mana lebih dari seribu di antaranya memiliki badan usaha mandiri. Selain itu, terdapat lebih dari 2.300 koperasi pesantren yang tersebar di berbagai daerah.
Fungsi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat
Helmi menjelaskan bahwa penguatan pesantren bertujuan agar pesantren dapat memenuhi kebutuhan internal serta memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat. Jika setiap pesantren memiliki unit usaha yang berkembang, maka akan tumbuh economy hub berbasis pesantren. Ekonomi yang tumbuh dari pesantren ini tidak hanya menopang kehidupan para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Peran MQK dan Expo dalam Memperkuat Pesantren
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Sinarliati Kamaruddin, menegaskan bahwa acara MQK memiliki makna mendalam. Di satu sisi, MQK menjadi tradisi intelektual Islam yang diwariskan ulama lintas generasi. Di sisi lain, expo menjadi bukti nyata bahwa pesantren adalah pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi umat. “Kedua kegiatan ini saling melengkapi. MQK menegaskan peran pesantren sebagai benteng ilmu dan akhlak, sementara expo ini menegaskan pesantren sebagai motor kemandirian dan kesejahteraan umat,” ujarnya.
Keterlibatan UMKM dan Organisasi Lokal dalam Expo
Sementara itu, Ketua DWP UP Ditjen Pendidikan Islam, Kiptiyah Suyitno, melaporkan bahwa expo kali ini tidak hanya diikuti oleh pesantren penerima bantuan, tetapi juga melibatkan UMKM dan organisasi di Sulawesi Selatan. Expo menghadirkan beragam produk, mulai dari kitab keislaman hingga kerajinan, kuliner halal, dan inovasi teknologi santri. “Kita percaya bahwa kemandirian pesantren bukan hanya sebatas pada kemampuan mencetak generasi yang alim dalam ilmu agama, tetapi juga generasi yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing di tengah dinamika global,” tegasnya.
Kegiatan Lengkap dalam Expo
Selain pameran produk, expo juga dimeriahkan dengan lomba hadrah, talkshow kewirausahaan, pertunjukan seni, dan berbagai games. Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkaya wawasan masyarakat tentang potensi pesantren dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan adanya berbagai aktivitas ini, pesantren semakin menunjukkan perannya sebagai pusat keilmuan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
