Instruksi Presiden untuk Mengatasi Pertambangan Ilegal
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk menyelamatkan aset negara yang bernilai triliunan rupiah. Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sesi wawancara cegat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, saat sedang menghadiri acara penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.
“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujarnya.
Barang rampasan yang diserahkan berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai antara Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Barang-barang tersebut merupakan salah satu aset yang disita oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
Pabrik pemurnian yang disita oleh Kejaksaan Agung meliputi:
- PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang
- PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang
- PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka
Presiden menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara. Ia juga menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan di daerah lain demi memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” katanya.
Operasi Besar-Besaran di Bangka Belitung
Dalam kesempatan berbeda pada awal September lalu, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah.
“Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan,” kata Presiden. Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan.
“Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp 22 triliun di akhir tahun. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga kekayaan alam Indonesia tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah anti-pertambangan ilegal. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan, serta menjaga kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
