Pemerintah Berupaya Membuat Pesantren sebagai Pusat Perekonomian
Pemerintah terus berupaya menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat ilmu dan dakwah, tetapi juga sebagai pusat perekonomian di tengah masyarakat. Untuk mendukung hal ini, sejumlah anggaran besar telah dialokasikan melalui program Kemandirian Pesantren.
Program Kemandirian Pesantren yang digulirkan oleh Kementerian Agama sejak 2021 lalu, telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam anggarannya. Total dana yang telah disalurkan mencapai Rp 550 miliar. Sebanyak 3.600 unit pesantren telah merasakan manfaat dari dana tersebut, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren.
Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyebutkan bahwa anggaran untuk program ini meningkat setiap tahunnya. Di tahun pertama, alokasi dana mencapai Rp 37,45 miliar. Tahun berikutnya, angka ini meningkat menjadi Rp 46 miliar, dan pada 2023 naik tajam menjadi Rp 245,55 miliar. Hingga tahun keempat atau 2024, total dana yang telah dicairkan melebihi angka Rp 550 miliar.
Program ini juga mendapatkan dukungan dari Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag, Helmi Halimatul Udhmah. Ia menekankan bahwa pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Dalam acara Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional ke-1 Tahun 2025 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ia mencontohkan lewat kegiatan expo, pesantren membuktikan kontribusinya dalam membangun kemandirian ekonomi umat.
Helmi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan perhatian besar bagi penguatan pesantren. Salah satu caranya adalah melalui Program Kemandirian Pesantren yang memberikan bantuan inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan. Hingga saat ini, Kemenag telah menyalurkan bantuan kepada 4.186 pesantren, di mana lebih dari seribu di antaranya telah memiliki badan usaha mandiri. Selain itu, terdapat lebih dari 2.300 koperasi pesantren yang tersebar di berbagai daerah.
Menurutnya, penguatan pesantren tidak hanya bertujuan agar pesantren dapat memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga untuk memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat. Jika setiap pesantren memiliki unit usaha yang berkembang, maka akan tumbuh economy hub berbasis pesantren. Ekonomi yang tumbuh dari pesantren ini tidak hanya menopang kehidupan para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Sinarliati Kamaruddin, menegaskan bahwa acara MQK memiliki makna mendalam. Di satu sisi, MQK menjadi tradisi intelektual Islam yang diwariskan ulama lintas generasi. Di sisi lain, expo menjadi bukti nyata bahwa pesantren adalah pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi umat. “Kedua kegiatan ini saling melengkapi. MQK menegaskan peran pesantren sebagai benteng ilmu dan akhlak, sementara expo ini menegaskan pesantren sebagai motor kemandirian dan kesejahteraan umat. Inilah harmoni yang indah: pesantren sebagai pusat keilmuan sekaligus pusat pemberdayaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DWP UP Ditjen Pendidikan Islam, Kiptiyah Suyitno, melaporkan bahwa expo kali ini tidak hanya berasal dari pesantren penerima bantuan, tetapi juga melibatkan UMKM dan organisasi di Sulawesi Selatan. Expo menghadirkan beragam produk, mulai dari kitab keislaman hingga kerajinan, kuliner halal, dan inovasi teknologi santri.
“Kita percaya bahwa kemandirian pesantren bukan hanya sebatas pada kemampuan mencetak generasi yang alim dalam ilmu agama, tetapi juga generasi yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing di tengah dinamika global,” tegasnya.
Selain pameran produk, expo juga dimeriahkan dengan lomba hadrah, talkshow kewirausahaan, pertunjukan seni, dan berbagai games. Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkaya wawasan masyarakat tentang potensi pesantren dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
