Alasan Jumlah Dapur Makan Bergizi di Jakarta Relatif Sedikit
BADAN Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan mengapa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa salah satu faktor utama adalah harga tanah yang tinggi.
“Di Cengkareng, misalnya, belum ada SPPG. Masalahnya biasanya karena harga tanah yang mahal dan biaya sewa yang juga tinggi,” ujar Nanik saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.
Menurut Nanik, BGN akan mencoba strategi baru untuk menambah jumlah SPPG di Jakarta. Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah menyewa lahan dari investor, seperti yang dilakukan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Namun, langkah ini hanya akan dilakukan jika diperlukan.
“Jadi, mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN,” tambahnya.
Nanik menegaskan bahwa BGN berkomitmen agar tidak ada anak yang tidak mendapatkan manfaat dari program MBG. Ia menekankan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
“Pasti kami cari jalan supaya ada, tetap ada dapur itu,” ujarnya.
Realisasi Anggaran Program MBG
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, atau sebesar 58,2 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan senilai Rp71 triliun.
Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 41,9 juta penerima manfaat, dengan 15.369 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa masih tersedia dana sebesar Rp30 triliun yang dapat dialokasikan bagi program MBG pada November dan Desember 2025.
Sebaran Wilayah Penerima Manfaat
Berdasarkan data sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbesar, yaitu sebanyak 25,68 juta orang. Diikuti oleh Sumatera dengan 8,6 juta orang, Sulawesi 2,74 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,69 juta orang.
Pemerintah juga mempercepat realisasi program MBG, sehingga realisasi anggaran meningkat dua kali lipat menjadi Rp41,3 triliun per 18 November 2025, dibandingkan realisasi sebesar Rp20,6 triliun atau 29 persen dari pagu pada 3 Oktober 2025, yang menjangkau 31,2 juta penerima.
Tantangan dalam Peningkatan Akses
Meski program MBG terus berkembang, tantangan seperti keterbatasan lahan dan biaya operasional tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana akses ke lahan yang murah dan strategis sangat terbatas.
Selain itu, peningkatan jumlah penerima manfaat juga menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini memicu pertanyaan tentang apakah tenaga nonprofesional bisa menggantikan ahli gizi dalam menjalankan program MBG secara efektif.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
