Kongres PSSI Sulbar di Pasangkayu Dinilai Tidak Sah dan Tidak Disetujui Voters

Kritik terhadap Proses Kongres PSSI Sulbar

Beberapa peserta kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulbar di Pasangkayu mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan kongres yang berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025. Anggota Askab PSSI Mamuju, Chairul, menilai bahwa ada ketidakjelasan dan ketidaktepatan dalam penyampaian aturan selama forum berlangsung.

Chairul menyampaikan bahwa saat kongres berlangsung, Sekretaris Umum (Sekum) PSSI Sulbar, Jupri, menyampaikan Statuta 2025 yang baru. Namun, hal ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur karena statuta tersebut seharusnya telah diberikan kepada para pengurus Askab sebelum kongres berlangsung.

“Kami tidak menerima statuta yang baru karena penyampaiannya terlalu mendadak, padahal seharusnya sudah disampaikan sebelum kongres dimulai,” ujar Chairul. Menurutnya, selama ini para ketua Askab setiap daerah menggunakan statuta lama sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas mereka.

Selain itu, terjadi perdebatan saat penentuan Komite Pemilihan (KP). Sekum PSSI Sulbar telah menetapkan tiga nama untuk komite tersebut, tetapi peserta kongres tidak menerima dan meminta agar tiga nama baru diajukan. Alhamdulillah, akhirnya tiga nama baru tersebut disepakati oleh peserta kongres.

Namun, kembali muncul kejanggalan saat Sekum PSSI Sulbar tidak mengusulkan tiga nama calon Komite Banding Pemilihan (BP). Sebaliknya, nama-nama tersebut langsung ditetapkan tanpa melibatkan peserta kongres. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peserta kongres.

“Seharusnya pemilihan anggota komite BP dapat diusulkan oleh peserta kongres, bukan hanya ditetapkan oleh pihak tertentu,” kata Chairul.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai status peserta Piala Suratin. Sekum PSSI Sulbar menyatakan bahwa peserta Piala Suratin resmi dan sah untuk memilih, namun Ketua PSSI Sulbar mengatakan bahwa peserta tersebut tidak dapat dilibatkan sebagai voters. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hak partisipasi peserta dalam pemilihan ketua.

“Ini menjadi pertanyaan, harusnya semua peserta Piala Suratin dapat diakui sebagai peserta penuh dalam pemilihan Ketua PSSI Sulbar,” ujarnya.

Akibat dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, peserta kongres meminta secara tegas agar pemilahan selanjutnya diadakan di tempat netral untuk menghindari intervensi. Mereka juga meminta PSSI Pusat segera menangani kejadian ini dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak terkait.

Isu Kejanggalan dalam Pemilihan Ketua PSSI Sulbar

Proses pemilihan ketua PSSI Sulbar yang dilakukan dalam kongres menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa isu utama yang muncul antara lain:

• Penyampaian Statuta 2025 yang terlalu mendadak, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.
• Penetapan Komite Pemilihan (KP) yang tidak melibatkan peserta kongres.
• Tidak adanya usulan nama-nama calon Komite Banding Pemilihan (BP) oleh Sekum PSSI Sulbar.
• Perbedaan pendapat mengenai status peserta Piala Suratin dalam pemilihan ketua.

Isu-isu ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidaktepatan dalam proses kongres. Peserta kongres berharap agar PSSI Pusat segera menindaklanjuti keluhan ini dan menjamin transparansi serta keadilan dalam pemilihan ketua.