Harapan Masyarakat Sulawesi Utara terhadap Musda MUI
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara, suasana kebatinan umat Islam di daerah ini dipenuhi harapan besar. Bukan hanya karena Musda merupakan forum tertinggi dalam menentukan arah kebijakan keulamaan di tingkat provinsi, tetapi lebih dari itu—momentum ini menjadi penentu relevansi MUI di tengah tantangan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah.
Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Utara, saya—bersama banyak warga lainnya—berharap Musda berlangsung secara demokratis, transparan, dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah, serta mampu melahirkan sosok Ketua MUI yang visioner, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Peran MUI tidak bisa diremehkan. Sejak didirikan pada 1975, MUI telah menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan: mulai dari fatwa keagamaan, pembinaan akhlak, hingga kontribusinya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Di tingkat daerah seperti Sulawesi Utara, MUI memiliki peran ganda: menjadi penjaga otoritas keulamaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, berakhlak mulia, dan harmonis.
Namun, di era digital yang serba cepat ini, tantangan yang dihadapi MUI jauh lebih kompleks. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Narasi kebencian, hoaks, dan ekstremisme ideologis mudah menjangkau generasi muda melalui gawai pintar mereka.
Di sisi lain, ruang dakwah juga semakin terbuka lebar—media sosial, podcast, konten video, hingga platform edukasi daring menjadi ladang subur untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang moderat, inklusif, dan penuh hikmah.
Di sinilah dibutuhkan kepemimpinan MUI yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga memahami dinamika sosial-tekno-kultural masa kini.
Kami berharap, Ketua MUI Sulut yang terpilih nanti adalah figur yang benar-benar memiliki visi ke depan. Ia harus mampu menggerakkan MUI tidak hanya sebagai institusi fatwa, tetapi sebagai pusat dakwah digital yang kredibel.
Artinya, MUI perlu memiliki kanal-kanal daring yang terkelola profesional, konten yang edukatif dan menarik bagi generasi muda, serta kolaborasi dengan para content creator muslim yang berintegritas.
Dakwah tidak boleh lagi eksklusif atau elitis. Ia harus merangkul semua lapisan masyarakat—dari pedagang pasar hingga mahasiswa, dari ibu rumah tangga hingga pegiat IT—karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Lebih dari sekadar kemampuan teknis atau strategi komunikasi digital, yang paling utama dari seorang Ketua MUI adalah kualitas keulamaannya. Ia haruslah ulama yang benar-benar takut kepada Allah SWT, bukan takut pada kekuasaan atau popularitas.
Karakter ini menjadi fondasi utama dalam mengambil keputusan, menyampaikan fatwa, atau bersikap di tengah polemik sosial. Ketegasan dalam memegang prinsip syariah dan kebenaran harus diimbangi dengan kelugasan dalam berkomunikasi—tidak ambigu, tidak plin-plan, namun tetap bijak dan mencerminkan akhlak Rasulullah SAW.
Ketegasan itu penting, terutama ketika MUI harus bersikap tegas menolak praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti radikalisme, intoleransi, atau eksploitasi agama untuk kepentingan politik sempit.
Namun di sisi lain, kelugasan dan keterbukaan juga tak kalah penting dalam membangun dialog dengan berbagai pihak: pemerintah daerah, tokoh lintas agama, ormas, kalangan akademisi, hingga komunitas muda.
MUI tidak boleh menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial. Ia harus turun ke lapangan, mendengarkan denyut nadi umat, dan menjadi penengah yang adil ketika terjadi gesekan.
Sulawesi Utara, sebagaimana daerah-daerah di Indonesia Timur lainnya, memiliki keunikan tersendiri. Masyarakatnya majemuk—terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya—namun selama ini dikenal sebagai daerah yang damai dan toleran. Peran MUI dalam menjaga harmoni ini sangat strategis.
Oleh karena itu, Ketua MUI Sulut harus mampu menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Ia harus menjadi simbol bahwa Islam tidak hanya soal ibadah ritual, tapi juga soal keadilan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab moral terhadap sesama.
Di tengah arus globalisasi dan penetrasi budaya asing yang begitu deras, MUI juga diharapkan menjadi benteng moral yang kokoh. Tapi benteng itu tidak dibangun dengan tembok ketakutan atau kecurigaan, melainkan dengan pendidikan, literasi, dan keteladanan.
Ketua MUI yang visioner akan mendorong program-program yang memperkuat karakter keislaman generasi muda: pelatihan literasi digital berbasis akhlak, forum diskusi keislaman yang inklusif, hingga kolaborasi dengan sekolah dan kampus untuk membangun ekosistem dakwah yang sehat.
Akhirnya, Musda MUI Sulut bukan sekadar pergantian ketua. Ini adalah momentum untuk menegaskan kembali komitmen keulamaan yang hidup, responsif, dan berpihak pada kepentingan umat.
Kami berharap, peserta Musda—yang mewakili ulama, ormas Islam, dan unsur masyarakat—memilih pemimpin bukan berdasarkan kedekatan personal atau kepentingan kelompok, melainkan berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi ke depan.
Kita butuh Ketua MUI yang tidak hanya dihormati di mimbar, tetapi juga aktif di media sosial; tidak hanya fasih berbahasa Arab, tapi juga paham bahasa anak muda; tidak hanya tegas dalam fatwa, tapi juga hangat dalam mendekati umat.
Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh peserta Musda MUI Sulawesi Utara, sehingga hasil yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak umat dan keridhaan Ilahi.
Karena pada akhirnya, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal kecerdasan, tetapi soal ketakwaan, keberanian, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada umat dan agama.
Wallahu a’lam bish-shawab
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
