Ketimpangan Ekonomi di Sulawesi Selatan
Ketimpangan ekonomi tetap menjadi isu yang serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di negara berkembang, ketimpangan antar daerah sering kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Ketimpangan ini membuat sebagian daerah kesulitan memanfaatkan peluang pembangunan.
Di sisi lain, negara maju memiliki infrastruktur yang lebih baik dan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul, sehingga setiap daerah dapat memaksimalkan peluang dari proses pembangunan. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.
Sulawesi Selatan sering dijuluki sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan Timur Indonesia. Namun, di balik angka-angka makro yang menggembirakan, tersembunyi ketimpangan pembangunan yang tajam antar wilayah. Kota Makassar dan sekitarnya berkembang pesat seperti metropolis modern. Data BPS 2023 mencatat bahwa kontribusi PDRB Kota Makassar mencapai 35,7 persen dari total ekonomi Sulsel, sedangkan kabupaten lainnya jauh di bawah angka tersebut, bahkan ada yang hanya menyumbang 0,8 persen.
Angka ini menunjukkan betapa timpangnya pembagian kue pembangunan di Sulsel. Masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kesempatan ekonomi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini akan menjadi bom waktu yang menghambat potensi Sulsel menjelang 2026.
Ketimpangan pembangunan antara kota inti seperti Makassar, Parepare, dan Palopo dengan daerah pedesaan atau kepulauan masih menjadi tantangan serius. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini akan semakin melebar dan berpotensi memicu masalah sosial seperti urbanisasi massal dan ketidakpuasan daerah.
Akar Ketimpangan
Akar ketimpangan yang terjadi selama ini antara lain adalah konsentrasi investasi. Lebih dari 60 persen investasi di Sulsel terserap di Makassar, Maros, dan Gowa, sementara daerah lain hanya mendapat remah-remahnya. Infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri juga terpusat di koridor barat, meninggalkan wilayah timur dan kepulauan yang kaya sumber daya tetapi minim akses.
Demikian juga dengan ketergantungan pada sektor primer. Kabupaten seperti Bone, Wajo, atau Enrekang masih mengandalkan pertanian dan perkebunan tradisional dengan nilai tambah rendah. Tanpa adanya industrialisasi pengolahan, akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Minimnya konektivitas jalan rusak, listrik tidak stabil, dan internet lambat masih jadi keluhan di daerah. Padahal, konektivitas adalah syarat mutlak untuk menarik investasi dan membuka pasar baru. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan memicu masalah serius: migrasi massal ke Makassar, memperburuk kemacetan dan kesenjangan kota-desa.
Konflik sosial seperti ketegangan antar kelompok akibat persaingan sumber daya yang timpang, hilangnya potensi daerah, misalnya hasil laut atau bijih nikel yang akhirnya diekspor mentah karena kurangnya industri lokal.
Solusi untuk Masa Depan Sulsel
Menjelang 2026, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota harus mengambil langkah radikal. Pertama, pemetaan potensi spesifik daerah. Setiap wilayah punya keunggulan berbeda, misalnya Luwu Utara bisa jadi pusat agroindustri kakao dan kopi. Bulukumba layak dikembangkan sebagai pusat galangan kapal dan pariwisata bahari. Selayar potensial untuk ekowisata dan perikanan berkelanjutan, dan seterusnya berdasarkan potensi masing-masing daerah.
Kedua, infrastruktur yang berkeadilan. Prioritas proyek harus diarahkan ke daerah tertinggal. Penyelesaian jalan poros timur (Bone-Sinjai-Bulukumba), penguatan pelabuhan kecil (seperti Pelabuhan Pamatata di Selayar) untuk akses logistik, pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (mikrohidro/surya) di daerah terpencil.
Ketiga, insentif bagi investor ke daerah tertinggal. Potongan pajak untuk perusahaan yang membangun pabrik pengolahan di luar Makassar, kemudahan perizinan untuk UMKM lokal berbasis komoditas unggulan daerah.
Keempat, pemberdayaan melalui Dana Desa dan CSR. Pengalokasiannya harus fokus pada pelatihan keterampilan (seperti digital marketing untuk produk lokal) dan penguatan BUMDes.
Yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antar-daerah. Contohnya sinergi antara Maros (kawasan industri) dan Pangkep (bahan baku pertanian) untuk menciptakan rantai pasok yang saling menguntungkan.
Tantangan dan Harapan
Dengan strategi yang tepat, Sulsel bisa mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Tahun 2026 harus menjadi momentum di mana tidak hanya Makassar yang maju, tetapi seluruh wilayah Sulsel tumbuh seimbang, mengurangi kesenjangan, dan membawa kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat.
Ketimpangan bukan hanya soal angka, tapi juga keadilan. Sulsel tidak akan pernah menjadi macan ekonomi jika separuh wilayahnya tertinggal. Tahun 2026 harus menjadi tonggak di mana kita bisa melihat anak muda dari daerah tidak perlu lagi merantau ke Jakarta untuk mencari kerja, atau nelayan bisa menjual ikan langsung ke pasar global via e-commerce.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersatu. Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan Sulsel yang terbelah antara segelintir wilayah gemerlap, sementara sisanya tetap gelap. Diperlukan strategi holistik yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meski kompleks, upaya sistematis dapat mengurangi ketimpangan. Dengan fokus pada pembangunan manusia, infrastruktur, dan tata kelola, Sulsel berpeluang menciptakan pertumbuhan inklusif menuju 2026.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
