Gubernur Sumut Minta Perhatian Khusus untuk Wilayah 3T
Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan beberapa permintaan kepada pemerintah pusat selama kunjungan kerja Badan Anggaran DPR ke Pemprov Sumut. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (12/11/2025) dan menjadi kesempatan bagi Bobby untuk menyampaikan aspirasi terkait skema transfer ke daerah (TKD) khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut.
Salah satu hal yang diprioritaskan adalah agar pemerintah memberi perhatian khusus terhadap Kepulauan Nias. Bobby menegaskan bahwa penyesuaian TKD untuk wilayah tersebut tidak boleh dilakukan pada tahun 2026. Ia berharap, daerah 3T seperti Nias dapat diberi perlakuan istimewa dalam pengelolaan anggaran.
“Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Di [Kepulauan] Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian [TKD],” ujar Bobby dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025). Ia menilai bahwa penyesuaian anggaran akan mengganggu rencana pembangunan dan program yang sudah direncanakan.
Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan penyaluran anggaran lebih awal. Menurutnya, waktu yang terlalu mendekati awal tahun anggaran membuat pemerintah daerah sulit untuk segera menjalankan program-program yang telah direncanakan. Dengan penyaluran yang lebih cepat, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari program tersebut.
“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing transfernya minta diutamakan, jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelas Bobby.
Tanggapan dari Wakil Ketua Banggar DPR RI
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyambut baik masukan dari Gubernur Sumut. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menjadikan daerah 3T sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur tentunya ke depan dalam penyusunan anggaran nanti dengan Kemenkeu bersama-sama kita akan coba daerah 3T, harus ada perhatian khusus, baik dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” ujar Wihadi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memfokuskan pembangunan di daerah 3T dalam anggaran yang akan disusun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang kurang berkembang mendapatkan perhatian yang layak.
Data Anggaran dan Kinerja Transfer ke Daerah
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Perwakilan Sumatra Utara, hingga 30 September 2025, belanja negara untuk transfer ke daerah (TKD) Sumatra Utara mencapai Rp31,95 triliun dari pagu Rp43,27 triliun atau sekitar 73,58%. TKD ini digunakan untuk berbagai jenis dana, termasuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, dana desa, serta insentif fiskal.
Usulan Pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah
Selama kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sumut, salah satu anggota Banggar DPR RI, Hinca Panjaitan, mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini akan bertugas untuk mengkaji pemerataan pembagian DBH di daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi dana yang adil dan efektif, terutama di wilayah-wilayah yang belum merasakan manfaat optimal dari program pemerintah.
Pembentukan satgas ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa semua wilayah di Sumut mendapatkan perhatian yang sama dalam pengelolaan anggaran.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
