Peran Pansus dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, kembali menegaskan pentingnya komitmen DPR RI dalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Ia menilai bahwa konflik agraria tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak masyarakat terhadap sumber daya yang mereka gunakan dan kelola.
Konflik agraria mencakup berbagai perselisihan terkait penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber daya agraria, seperti tanah dan lahan. Persoalan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dewi menyampaikan pandangannya dalam orasi di depan Gedung DPR pada Kamis (2/10/2025), menekankan bahwa janji-janji dari parlemen harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya sekadar retorika.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan Pansus adalah untuk memastikan bahwa tanah dan rumah bagi rakyat di perkotaan bisa direalisasikan. Namun, ia menilai bahwa tugas Pansus tidak boleh berhenti hanya pada pembentukan. “Tugas Pansus harus terus berjalan hingga masalah agraria dapat diselesaikan secara efektif,” ujarnya.
Dewi menekankan pentingnya partisipasi aktif gerakan reforma agraria dan masyarakat dalam proses kerja Pansus. Menurutnya, tanpa keikutsertaan rakyat, pekerjaan Pansus hanya akan menjadi formalitas belaka. Ia menilai bahwa tanpa pendekatan yang inklusif, akar persoalan konflik agraria tidak akan terpecahkan.
Selain itu, Dewi meminta agar Pansus bersama DPR dapat segera bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan terbentuknya Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional. Ia menilai bahwa lembaga khusus ini harus dipimpin langsung oleh presiden, bukan diserahkan kepada kementerian yang dinilai selama sepuluh tahun terakhir gagal mewujudkan janji redistribusi 9 juta hektare tanah bagi petani.
“Kami berharap DPR tetap konsisten sebagai penyambung lidah rakyat, bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam aksi konkret dengan mengesahkan Pansus agraria,” tegasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI pada Kamis siang telah menyetujui pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus ini terdiri dari perwakilan dari seluruh fraksi dan diharapkan segera mulai bekerja untuk menyelesaikan konflik agraria di berbagai sektor. Pembentukan Pansus ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada 1 Oktober 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut, Dasco memperkenalkan nama-nama anggota dari masing-masing fraksi yang tergabung dalam Pansus. “Kami informasikan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 1 Oktober 2025 telah membentuk Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dengan susunan anggota sebagaimana yang ditayangkan sebagai berikut,” kata Dasco.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Pembentukan Pansus ini menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Namun, tantangan besar masih ada di depan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pansus dapat menjaga konsistensi dalam bekerja, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, diperlukan transparansi dalam pelaksanaan tugas Pansus. Masyarakat harus merasa terlibat dan mendapatkan manfaat nyata dari hasil kerja Pansus. Tanpa partisipasi aktif, harapan untuk menyelesaikan konflik agraria akan sulit tercapai.
Dewi Kartika berharap bahwa Pansus akan menjadi wadah yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanah dan lahan. Ia menilai bahwa kesuksesan Pansus akan bergantung pada komitmen para anggota untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat untuk mereformasi sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
