Penutupan Pemerintah AS: Dampak dan Kondisi yang Terjadi
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan atau shutdown sejak Rabu, 1 Oktober 2025. Kondisi ini terjadi karena kebuntuan antara Partai Demokrat dan Partai Republik dalam menyepakati RUU Pendanaan Pemerintah Jangka Pendek. Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai federal akan dirumahkan, dengan potensi kerugian upah mencapai USD 400 juta per hari.
Ini bukan pertama kalinya AS mengalami penutupan pemerintahan. Pada akhir 2018, saat Donald Trump menjabat presiden, penutupan sebagian pemerintahan berlangsung selama 35 hari, yang merupakan yang terpanjang dalam sejarah modern. Saat itu, sembilan departemen federal terdampak, termasuk pertanian, perdagangan, keamanan dalam negeri, dan perbendaharaan negara.
Scott Lucas, profesor politik AS dan internasional di Clinton Institute, University College Dublin, menjelaskan bahwa kondisi penutupan kali ini berbeda. “Dirumahkan berarti diberhentikan sementara tanpa bayaran. Kondisinya mirip dengan masa pandemi, ketika banyak orang cuti tanpa gaji,” katanya. Ia menambahkan bahwa kali ini para pekerja tidak hanya kehilangan gaji, tetapi juga tidak ada dukungan federal yang menutupinya.
Beberapa layanan penting tetap berjalan meskipun pemerintah sedang dalam kondisi shutdown. Badan Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid akan terus beroperasi karena menggunakan dana wajib, meski sebagian staf dirumahkan. FBI, CIA, Penjaga Pantai, serta badan penegak hukum federal juga tetap bekerja, tetapi gaji mereka tertunda hingga shutdown berakhir.
Layanan Pos AS tidak terdampak karena pendapatannya berasal dari biaya layanan, bukan pajak. Sementara Layanan Pendapatan Internal (IRS) hanya beroperasi penuh pada lima hari pertama penutupan. Kondisi ini diperparah karena lembaga tersebut sudah kehilangan seperempat staf akibat PHK era Trump.
Di sektor transportasi, lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara akan tetap bertugas tanpa gaji, begitu juga sebagian besar petugas Badan Keamanan Transportasi (TSA). Pengadilan federal diperkirakan hanya bisa bertahan hingga Jumat, berbeda dengan shutdown sebelumnya yang masih bisa beroperasi hingga lima minggu.
Militer AS, termasuk dua juta personel aktif dan pasukan Garda Nasional, tetap bertugas meski tanpa bayaran. Presiden Trump bahkan telah memerintahkan agar Departemen Pertahanan diganti namanya menjadi “Departemen Perang”, meski masih harus mendapat persetujuan Kongres.
Di sisi lain, sebagian besar staf Departemen Kehakiman yang menangani pengadilan imigrasi tetap bekerja, sejalan dengan penegasan Trump bahwa imigrasi ilegal adalah “darurat nasional”. Patroli perbatasan, agen imigrasi, dan petugas bea cukai juga tetap aktif.
Sementara itu, Badan Usaha Kecil akan merumahkan 24 persen pegawainya, sedangkan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) akan melepas sekitar 4.000 staf. Meski begitu, FEMA masih memiliki cadangan dana bantuan bencana sekitar USD 2,3 miliar untuk menangani keadaan darurat.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan, pemungutan tarif bea cukai serta layanan penting dari Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS tetap berjalan. Dengan begitu, sejumlah operasi vital masih dapat dilanjutkan meski pemerintahan dalam kondisi shutdown.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
