Puan Maharani Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, memberikan laporan kinerja DPR dalam rapat paripurna khusus yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 DPR. Dalam laporan tersebut, Puan menyampaikan bahwa selama tahun sidang 2024-2025, DPR bersama pemerintah telah berhasil mengesahkan sebanyak 16 Undang-Undang (UU).
Puan menekankan bahwa kinerja DPR tidak hanya diukur dari jumlah UU yang disahkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh DPR harus benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. “Sejarah tidak akan mencatat hanya pada berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola, melainkan apakah setiap keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Puan menegaskan bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab besar karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa anggota dewan harus mendedikasikan diri demi kepentingan rakyat. Selain itu, Puan menyebutkan bahwa DPR saat ini sedang membahas 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I.
Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR
Dalam fungsi anggaran, DPR bekerja sama dengan pemerintah melakukan serangkaian pembahasan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada negara. Melalui alat kelengkapan dewan, DPR memantau efektivitas penggunaan anggaran dan memberikan masukan kritis serta rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR telah membentuk tim pengawas, tim pemantau, dan panitia kerja pengawasan. DPR juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Puan merinci bahwa selama Tahun Sidang 2024-2025, DPR menggelar rapat kerja sebanyak 282 kali, RDP sebanyak 259 kali, RDPU sebanyak 196 kali, dan kunjungan kerja pengawasan sebanyak 560 kali.
Aspirasi Masyarakat yang Disampaikan
Puan juga menyampaikan bahwa DPR telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis. Sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR menerima total 6.297 pengaduan masyarakat. Pengaduan tersebut terdiri dari 5.519 melalui surat cetak dan 778 melalui situs DPR.
Ia menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat memiliki isu dominan tertentu. Lima bidang permasalahan yang mendominasi antara lain bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta koperasi dan agama.
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Puan menegaskan bahwa laporan kinerja DPR secara lengkap akan disampaikan dalam bentuk dokumen dan dipublikasikan terbuka kepada semua kalangan. Menurutnya, semua upaya yang dilakukan oleh DPR selalu membutuhkan perhatian dan pengawalan dari masyarakat melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan.
Ia juga mengajak anggota dewan untuk merefleksikan sejauh mana kinerja mereka dalam menjawab tuntutan rakyat. Dengan demikian, pekerjaan DPR dalam membawa kemajuan dan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
