Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Banten
Pada perayaan HUT ke-25 Provinsi Banten, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan pada Sabtu, 4 Oktober 2025, saat acara paripurna berlangsung. Aksi tersebut menunjukkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.
Mahasiswa mulai berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dari berbagai arah, beberapa langsung menuju Gerbang Utama Gedung DPRD Provinsi Banten sementara yang lain memilih Pintu II. Beberapa dari mereka bahkan menutup akses jalan untuk menghalangi masuknya orang-orang yang tidak terlibat dalam aksi.
Selama aksi berlangsung, para mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Mereka menyebutkan beberapa isu penting yang menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara masyarakat umum dengan aparatur sipil negara (ASN) serta anggota DPRD Provinsi Banten.
Menurut salah satu mahasiswa dalam orasinya, Banten memisahkan diri dari Jawa Barat karena harapan untuk lebih mandiri dan sejahtera. Namun, setelah usia ke-25, kondisi tersebut justru semakin jauh dari tujuan awal.
Perbandingan Penghasilan ASN dan Anggota DPRD
Melalui rilis yang diterima, mahasiswa menyampaikan data terkait penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021, gaji eselon I mencapai Rp76.500.000 sedangkan eselon II sekitar Rp55.000.000.
Sementara itu, penghasilan anggota DPRD Provinsi Banten juga tercatat tinggi. Dalam Pergub 37 Tahun 2022, terdapat beberapa tunjangan yang diberikan. Misalnya, uang representasi untuk Ketua DPRD Provinsi Banten sebesar Rp3 juta, Wakil Ketua Rp2.400.000, dan anggota Rp2.250.000.
Tunjangan keluarga juga diberikan kepada para anggota DPRD. Untuk Ketua sebesar Rp649.680, Wakil Ketua Rp577.680, dan anggota Rp559.680. Selain itu, ada uang paket yang diberikan, yaitu Rp300.000 untuk Ketua, Rp240.000 untuk Wakil Ketua, dan Rp225.000 untuk anggota.
Tunjangan perumahan juga menjadi bagian dari penghasilan mereka. Ketua DPRD Provinsi Banten mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp49.800.000, Wakil Ketua Rp45 juta, dan anggota Rp43 juta. Tunjangan jabatan juga diberikan, yaitu Rp4.350.000 untuk Ketua, Rp3.480.000 untuk Wakil Ketua, dan Rp3.262.500 untuk anggota.
Konflik Saat Aksi Massa
Aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa sempat memicu konflik dengan aparat kepolisian. Beberapa peserta aksi yang ingin masuk ke Gedung DPRD Provinsi Banten dihalau oleh petugas kepolisian. Hal ini memicu saling dorong dan perdebatan antara mahasiswa dan aparat.
Meskipun demikian, aksi tersebut tetap berlangsung dengan tertib hingga akhirnya para mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berharap pihak pemerintah dapat lebih peka terhadap isu-isu yang mereka sampaikan, terutama terkait ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
