Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bantah Izin Pengiriman Baju Ilegal untuk Wilayah Terdampak Bencana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anak buahnya terkait izin pengiriman baju ilegal ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Purbaya tampak bingung dan langsung mempertanyakan sosok pihak yang menyampaikan wacana tersebut.
Ia menegaskan bahwa segala keputusan berada di tangannya sendiri, dan tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah yang mengizinkan pengiriman barang ilegal, termasuk balpres (barang bekas) ke lokasi bencana. Dalam wawancara yang dilakukan setelah Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan bernama Trade AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12), Purbaya menyampaikan penolakannya terhadap praktik tersebut.
“Siapa yang bilang? Menterinya gua, dia bukan menteri,” tegas Purbaya dengan nada tegas. Ia juga menekankan kepada anak buahnya agar tidak memberikan pernyataan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
“Lo jangan kasih pernyataan aneh-aneh, lo (ke awak media),” katanya dengan nada sedikit tinggi. Anak buahnya merespons singkat, “Siap pak.”
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah melegalkan distribusi pakaian ilegal, bahkan dalam kondisi baru sekalipun. Menurutnya, tidak ada kebijakan formal yang mendukung pengiriman barang ilegal ke lokasi bencana. Ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pandangan serupa, yaitu agar tidak segera mengambil langkah tersebut.
“Paling nggak, secara formal nggak ada kebijakan ke arah sana, even dari presiden pun saya pernah diskusi. Dia bilang jangan dulu. Sampai sekarang sih belum ada,” ujarnya.
Ia khawatir jika pengiriman baju ilegal diizinkan, maka akan membuka celah bagi lebih banyak balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan kemanusiaan. Hal ini bisa berpotensi memperparah masalah dan sulit dikendalikan.
“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan ‘kan bagus buat itu bencana’,” kata Purbaya.
Prioritas Produk Dalam Negeri untuk Bantuan Bencana
Purbaya menekankan bahwa pemerintah lebih memilih menggunakan produk dalam negeri sebagai bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Ia menyatakan siap mengeluarkan dana untuk membeli pakaian baru dari UMKM lokal, meskipun harus merogoh kocek pribadi.
“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ, kalau terpaksa. Dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tegasnya.
Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten pada kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat serta menjaga kualitas bantuan yang diberikan. Ia berharap semua pihak dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil demi kepentingan bersama.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
