Isu Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Jadi Fokus dalam RAPBD 2026
Isu sampah dan minimnya ruang terbuka hijau kembali menjadi perhatian utama dalam pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Cirebon. Dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), beberapa poin penting dibahas untuk memastikan kebijakan lingkungan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis (13/11/2025) membahas berbagai program strategis yang akan diterapkan oleh DLH. Fokus utamanya adalah pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas layanan persampahan, serta penguatan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. DPRD menekankan perlunya program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bisa menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menegaskan bahwa sinkronisasi program menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan tidak sia-sia. Menurutnya, penyusunan anggaran harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah. Ia mengharapkan DLH menyusun program yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab persoalan lingkungan di Kabupaten Cirebon.
“Kami mendorong agar DLH menyusun program yang realistis, terukur dan benar-benar menjawab persoalan lingkungan di Kabupaten Cirebon,” ujar Anton saat berbincang dengan media, Rabu (19/11/2025).
Anton menilai bahwa RAPBD 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan penguatan layanan publik, khususnya dalam penanganan sampah yang kian menumpuk di sejumlah titik serta perluasan ruang terbuka hijau yang selama ini dianggap kurang optimal.
“RAPBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik, terutama dalam penanganan sampah dan ruang terbuka hijau,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikawal dengan baik untuk mencegah terjadinya pemborosan, sekaligus memastikan program benar-benar berjalan di lapangan. DPRD berkomitmen mengawal setiap proses perencanaan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan ini menjadi langkah awal DPRD dalam memastikan DLH mampu menjawab tantangan lingkungan di Kabupaten Cirebon. Dengan harapan, kebutuhan masyarakat terkait kebersihan, ruang hijau, dan kenyamanan hidup dapat terpenuhi secara lebih baik pada tahun anggaran mendatang.
Langkah-Langkah yang Diambil oleh DPRD
-
Penyusunan Program yang Realistis
DPRD menekankan perlunya program yang disusun oleh DLH harus realistis dan mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Hal ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan tidak terbuang percuma dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. -
Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan
Salah satu fokus utama dalam RAPBD 2026 adalah peningkatan kualitas layanan persampahan. DPRD berharap DLH mampu merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. -
Perluasan Ruang Terbuka Hijau
Masalah ruang terbuka hijau yang selama ini dianggap kurang optimal juga menjadi perhatian serius. DPRD menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari rencana pembangunan berkelanjutan. -
Pengawasan Anggaran yang Ketat
Untuk memastikan keberhasilan program, DPRD menekankan pentingnya pengawasan anggaran yang ketat. Setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan harus dipantau agar tidak terjadi pemborosan dan penggunaan dana yang tidak transparan. -
Kolaborasi antara Pemda dan Masyarakat
Selain itu, DPRD juga menyarankan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
