Penangkapan Mantan Menteri Kehakiman Polandia dalam Kasus Spyware Pegasus
Mantan Menteri Kehakiman Polandia, Zbigniew Ziobro, ditangkap oleh komisi parlemen negara tersebut dalam rangka penyelidikan terkait penggunaan spyware Pegasus yang dibuat oleh perusahaan Israel. Penangkapan ini terjadi pada Senin 29 September 2025 di Bandara Chopin Warsawa. Setelah ditangkap, Ziobro langsung dibawa ke hadapan komisi parlemen untuk diperiksa.
Ziobro pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung selama masa pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan (PiS) dari tahun 2015 hingga 2023. Selama proses penyelidikan, ia sering kali menolak untuk memberikan kesaksian di hadapan komisi parlemen. Ia menganggap tindakan memaksa dirinya bersaksi sebagai tindakan inkonstitusional dan bermotif politik.
Pada awal tahun ini, Pengadilan Warsawa menyetujui penahanan dan pemaksaan kehadiran Ziobro setelah sebelumnya sembilan kali mangkir dari panggilan. Namun, Mahkamah Konstitusi Polandia, yang diketuai oleh Bogdan Swieczkowski—seorang sekutu PiS—memutuskan bahwa komisi parlemen tidak sah dan melarang segala bentuk tindakan yang diambil oleh komisi tersebut.
Akhirnya, pihak keamanan berhasil menahan Ziobro saat ia turun dari pesawat setelah melakukan penerbangan dari Brussel. Dalam pernyataannya, Ziobro mengakui bahwa dirinya pernah mendorong pembelian sistem Pegasus. Ia mengatakan bahwa ia sempat mendesak kepala keamanan saat itu, Mariusz Kaminski, untuk membeli perangkat lunak tersebut guna melacak komunikasi daring terenkripsi.
“Pegasus digunakan untuk memburu penjahat, bukan lawan politik. Itu adalah keputusan yang tepat berdasarkan analisis situasi,” ujar Ziobro kepada anggota parlemen.
Namun, pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk menuduh bahwa Pegasus digunakan untuk memantau hampir 600 orang antara tahun 2017 dan 2022, termasuk politisi oposisi serta tim kampanyenya. Komisi parlemen Polandia sedang menyelidiki siapa yang menyetujui pembelian tersebut pada tahun 2017 untuk Biro Anti-Korupsi Pusat.
Selain itu, mereka juga mencari tahu bagaimana perangkat lunak ‘mata-mata’ tersebut digunakan oleh lembaga-lembaga negara. PiS memerintah Polandia dari tahun 2015 hingga akhir 2023. Sampai akhirnya koalisi yang dipimpin Platform Sipil Tusk mengambil alih kekuasaan.
Pemerintahan baru kemudian meluncurkan berbagai penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Termasuk klaim bahwa PiS menghabiskan sejumlah besar anggaran negara untuk membiayai pengawasan terhadap lawan politiknya secara rahasia.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
