Isu Pendidikan di Bandar Lampung: Kritik terhadap DPRD dan SMA Siger
Bandar Lampung kembali menjadi sorotan akibat isu pendidikan yang menimbulkan kontroversi. Publik kini memperhatikan sikap DPRD Kota dan DPRD Provinsi Lampung, yang dinilai tidak kritis setelah memberikan dukungan terhadap operasional SMA Siger—sebuah sekolah swasta yang dituduh berjalan tanpa legalitas sempurna.
Berdasarkan dokumen dari Kemenkumham, SMA Siger bukanlah aset milik Pemkot Bandar Lampung. Sekolah ini ternyata dimiliki oleh lima orang, yaitu Eka Afriana, Khaidarmansyah, Satria Utama, Didi Bianto, dan Suwandi Umar. Yang membuat publik semakin heran adalah fakta bahwa salah satu pemiliknya adalah Eka Afriana, saudara kembar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Perempuan yang akrab disebut “The Killer Policy” ini bahkan dilaporkan memiliki kekayaan mencapai 40 miliar rupiah, sesuai laporan Ketua LSM Trinusa, Faqih Fakhrozi.
Namun, klaim-klaim tentang “niat baik” dalam penyelenggaraan layanan pendidikan masyarakat tidak terbukti di lapangan. SMA Siger tidak terdaftar dalam dapodik, tetapi justru mendapat dukungan penuh dari empat pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung. Hal ini membuat publik semakin bingung dengan niat baik yang dimaksud.
Lebih lanjut, Plt Kadisdikbud Bandar Lampung, yang namanya bahkan masuk dalam laporan Polda Lampung atas dugaan pemalsuan identitas, diketahui menjual 15 modul pelajaran kepada siswa. Padahal, Wali Kota Eva Dwiana pernah menyatakan bahwa Pemkot menanggung penuh biaya pendidikan sekolah tersebut.
Selain itu, sekolah yang dimiliki oleh Plt Kasubag Aset dan Keuangan Disdikbud, Satria Utama, dilaporkan tidak membayar gaji puluhan guru selama berbulan-bulan. Temuan ini diungkap oleh inilampung.com pada 16 November 2025.
Publik kini semakin skeptis terhadap “itikad baik” pengelola SMA Siger. Apalagi para pemiliknya memiliki kekayaan besar dan jabatan strategis, tetapi fasilitas pemerintah justru digunakan untuk menopang sekolah tersebut. Ironisnya, Satria Utama tidak pernah merespons permintaan konfirmasi sejak peringatan Hari Pahlawan.
Kini, sorotan berbalik kepada DPRD. Publik menuntut peninjauan ulang dukungan mereka terhadap SMA Siger yang menggunakan dana serta aset pemerintah. Hal ini karena membuat sekolah-sekolah swasta lain merasa dianaktirikan dan terancam gulung tikar.
Apakah DPRD Lampung dan Bandar Lampung berani menunjukkan kembali sikap kritisnya? Ataukah polemik ini akan menjadi monumen baru mandeknya pengawasan legislatif?
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
