Peran Indonesia di Majelis Umum PBB
Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 28 September 1950, hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaannya. Keputusan ini tidak lepas dari pengalaman pahit bangsa Indonesia yang harus berjuang melalui forum internasional, termasuk PBB, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak penghentian agresi militer Belanda dan memfasilitasi Konferensi Meja Bundar menjadi bukti nyata bahwa PBB berperan dalam proses internasionalisasi kemerdekaan Indonesia.
Sejak saat itu, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai sidang Majelis Umum. Pada masa Presiden Soekarno, pidato Indonesia selalu menekankan isu dekolonisasi dan solidaritas negara-negara yang baru merdeka. Puncaknya adalah pada 1960, ketika Soekarno menyampaikan pidato To Build the World Anew di UNGA ke-15, yang menyerukan reformasi tatanan dunia agar lebih adil dan setara. Pidato ini dianggap sebagai salah satu kontribusi penting Indonesia dalam wacana global.
Era setelahnya, di bawah Presiden Suharto, Indonesia lebih banyak menekankan pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional. Pidato di UNGA sering digunakan untuk mempromosikan agenda pembangunan dan kerja sama Selatan-Selatan. Setelah reformasi, peran Indonesia di UNGA semakin menonjol, dengan isu-isu seperti demokrasi, perdamaian, perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Ada beberapa isu konsisten yang selalu diangkat Indonesia di forum UNGA:
- Palestina dan hak untuk merdeka: Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hampir di setiap pidato presiden di UNGA, Indonesia menegaskan bahwa solusi dua negara harus diwujudkan dan bahwa pendudukan Israel adalah bentuk ketidakadilan internasional.
- Politik luar negeri bebas aktif: Sejak era awal, Indonesia berusaha menjaga jarak dari blok-blok kekuatan besar. Prinsip bebas aktif membuat Indonesia bisa diterima sebagai suara negara berkembang sekaligus menjadi mediator dalam isu global.
- Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan: Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia sering menekankan isu lingkungan dan keberlanjutan di UNGA. Pada masa Presiden Jokowi, isu ini semakin diperkuat, terutama dalam konteks Paris Agreement dan SDGs 2030.
- Reformasi tata kelola global: Indonesia juga mendukung upaya reformasi PBB agar lebih demokratis, termasuk dalam struktur Dewan Keamanan PBB.
Secara geopolitik, Indonesia kerap digolongkan sebagai middle power. Artinya, Indonesia tidak memiliki kekuatan sebesar negara adidaya, tetapi cukup berpengaruh untuk membentuk agenda internasional melalui diplomasi multilateral. UNGA menjadi salah satu arena utama bagi Indonesia untuk memproyeksikan peran tersebut.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta posisi strategis di antara Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia memiliki modal diplomasi yang besar. Di UNGA, Indonesia sering berbicara mewakili kepentingan negara berkembang, baik melalui G77 maupun ASEAN.
Pidato Perdana Presiden Prabowo di UNGA
Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September 2025 menjadi salah satu sorotan besar. Dunia ingin mendengar bagaimana Indonesia melihat kondisi global saat ini dan kontribusi apa yang bisa diberikan.
Sejak awal, Prabowo menekankan pesan moral yang kuat: semua manusia diciptakan setara. Ia mengutip semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan menghubungkannya dengan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Bagi Prabowo, pengalaman Indonesia dijajah selama berabad-abad menjadi alasan kuat mengapa Indonesia begitu peka terhadap isu keadilan dan kemanusiaan.
Ia menggambarkan penderitaan rakyat yang dulu bahkan dianggap lebih rendah dari anjing di tanah sendiri. Dari pengalaman pahit itu, kata Prabowo, lahir keyakinan bahwa solidaritas internasional penting untuk melawan ketidakadilan.
Prabowo menegaskan, Indonesia bisa berdiri tegak seperti sekarang salah satunya berkat dukungan PBB. Lembaga ini, menurutnya, telah memainkan peran penting melalui Dewan Keamanan, Majelis Umum, maupun badan-badan khusus seperti UNICEF, FAO, dan WHO. Oleh karena itu, ia mengajak dunia untuk menjaga dan memperkuat PBB, bukan melemahkannya.
Di bagian lain pidatonya, Prabowo menggambarkan kondisi dunia dengan bahasa yang tajam. Ia menyoroti genosida, perang, pelanggaran hukum internasional, hingga rasisme yang masih berlangsung di berbagai tempat. Menurutnya, hal ini adalah paradoks besar: di era ketika teknologi dan ilmu pengetahuan sudah maju, manusia justru masih berkutat pada kebencian dan kekerasan.
Salah satu janji terbesar dalam pidato ini adalah kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian PBB. Tawaran itu diarahkan untuk Gaza, tetapi juga bisa ke wilayah konflik lain seperti Ukraina, Sudan, atau Libya. Dengan pernyataan ini, Indonesia menegaskan diri ingin menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dunia, bukan sekadar penonton.
Tantangan Indonesia ke Depan
Meski pidato Prabowo Subianto di UNGA ke-80 penuh dengan janji besar dan visi yang ambisius, tantangan implementasi tetaplah signifikan. Pertama-tama, soal kapasitas domestik. Pernyataan kesiapan mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian tentu terdengar impresif di forum internasional, tetapi pertanyaannya adalah apakah Indonesia benar-benar memiliki kemampuan logistik, finansial, dan infrastruktur militer yang cukup untuk menopang komitmen sebesar itu.
Pengiriman pasukan dalam skala besar bukan hanya soal jumlah personel, tetapi juga menyangkut biaya, dukungan teknologi, serta kesiapan diplomasi di lapangan. Selain itu, diplomasi Indonesia juga dituntut untuk lebih terkoordinasi.
Peran yang lebih besar di panggung internasional tidak bisa dilakukan secara ad-hoc, melainkan membutuhkan strategi jangka panjang yang terencana. Kementerian Luar Negeri harus diperkuat baik dalam hal sumber daya manusia maupun dukungan anggaran agar mampu mengawal komitmen yang sudah diumumkan presiden. Tanpa koordinasi yang matang, pidato yang penuh janji bisa berakhir hanya sebagai simbol retorika.
Di dalam negeri, konsolidasi politik juga tidak kalah penting. Setiap langkah besar yang diambil di luar negeri akan selalu mendapat sorotan publik, apalagi jika menyangkut isu sensitif seperti Palestina dan Israel. Dukungan penuh kepada Palestina selama ini sudah menjadi konsensus publik Indonesia, sehingga pernyataan Prabowo yang juga menyinggung keamanan Israel bisa menimbulkan perdebatan di tingkat domestik. Pemerintah harus mampu menjelaskan posisi Indonesia agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang justru melemahkan legitimasi politik luar negeri.
Di atas semua itu, dinamika global menjadi faktor penentu lain yang tidak bisa diabaikan. Rivalitas kekuatan besar—antara Amerika Serikat dan China, atau antara Rusia dan Barat—akan selalu membatasi ruang gerak negara menengah seperti Indonesia. Dalam situasi tersebut, politik luar negeri bebas aktif harus dijalankan dengan cermat agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan blok besar.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
