Modus Pemerasan Bupati Tulungagung yang Mengerikan
Pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terhadap para pejabat daerah di lingkungan Pemkab Tulungagung menimbulkan kekhawatiran besar. KPK mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh Bupati tersebut sangat mengerikan dan membuat para anak buahnya ketakutan.
Surat Pengunduran Diri sebagai Alat Pemerasan
Salah satu cara yang digunakan oleh Bupati Gatut adalah dengan meminta para kepala OPD untuk menandatangani surat pengunduran diri tanpa mencantumkan tanggal. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, surat ini menjadi alat pemerasan yang efektif karena tanggal yang kosong bisa diisi kapan saja sesuai keinginan Bupati.
“Ini sangat mengerikan karena jika surat itu diberlakukan, maka pejabat yang tidak mau menuruti kemauan Bupati bisa langsung diberhentikan,” ujar Asep. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut juga digunakan sebagai cara untuk mengontrol para pejabat agar tetap mematuhi perintah Bupati.
Ajudan Bupati Seperti Penagih Utang
Selain menggunakan surat pengunduran diri, Asep juga menyebutkan bahwa ajudan Bupati, yaitu Dwi Yoga Ambal, rutin melakukan penagihan uang kepada para kepala OPD. Perilaku ini membuat para pejabat merasa seperti berada dalam posisi penagih utang, sehingga mereka terpaksa membayar uang sesuai permintaan Bupati.
Asep mengatakan, beberapa pejabat bahkan sampai meminjam dana atau menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat tekanan yang sangat berat yang dialami oleh para pegawai.
Target Pengumpulan Uang hingga Rp 5 Miliar
Bupati Gatut disebut menargetkan pengumpulan uang hingga sebesar Rp 5 miliar dari para pimpinan OPD. Besaran setoran bervariasi antara Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Hingga penangkapan pada Jumat (10/4/2026), uang yang terkumpul mencapai Rp 2,7 miliar.
Menurut Asep, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati, seperti pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan lainnya. Selain itu, ia juga diduga meminta anggaran OPD untuk kebutuhan pribadi.
Pengaturan Vendor dan Penyedia Jasa
KPK juga menemukan fakta bahwa Bupati Gatut diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, serta memastikan rekanannya menang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security. Ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak.
Penahanan Tersangka dan Tuntutan Hukum
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penahanan terhadap Gatut dan ajudannya selama 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Para tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Daftar Pejabat yang Ditahan
KPK mengamankan 18 orang dalam operasi tangkap tangan di Tulungagung pada Jumat (10/4/2026). Dari jumlah tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta, termasuk sejumlah pejabat daerah. Berikut adalah nama-nama yang diamankan:
- Gatut Sunu Wibowo sebagai Bupati Tulungagung.
- Dwi Yoga Ambal, ADC atau ajudan Gatut Sunu.
- SUG, ajudan, diyakini seorang anggota kepolisian, kerabat Gatut Sunu.
- Erwin Novianto, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Dwi Hari Subagyo, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Yulius Rama Isworo, Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulungagung.
- Suyanto, Kepala Dinas Pertanian.
- Aris Wahyudiono, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung.
- Agus Prijanto Utomo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mohammad Ardian Candra, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, Kepala Dinas Sosial.
- Oki Syaefudin, staf Bagian Umum Setda, biasa menjadi sopir Gatut Sunu.
- Jatmiko Dwijo Seputro, adik kandung Gatut Sunu, anggota DPRD Tulungagung.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
