Kebijakan Darurat Penggunaan BBM Bersubsidi di Wilayah Terdampak Bencana
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah darurat terkait penggunaan barcode saat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Keputusan ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar serta mempermudah masyarakat dalam mengakses energi di daerah yang terdampak bencana.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi gangguan distribusi BBM. “Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Hal ini dilakukan karena adanya gangguan distribusi BBM dan listrik akibat bencana hidrometeorologi. Selain itu, jaringan internet terganggu dan akses transportasi lumpuh akibat longsor serta putusnya jembatan di beberapa daerah.
Ia juga meminta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar dapat berjalan efektif di lapangan. “Saya mohon agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.
Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk berbagai keperluan, seperti distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana. Sebelumnya, kegiatan tersebut terkendala oleh gangguan jaringan dan kesulitan akses menuju lokasi terdampak.
Menurut Bahlil, stok BBM dan elpiji di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kendala utama adalah akses jalur darat ke SPBU. Oleh karena itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) melakukan alih distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.
Selain itu, pihak terkait juga menambah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan untuk mempercepat pengiriman. “Sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik,” jelas Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memberikan relaksasi operasional. Hal ini bertujuan agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar-kabupaten/kota dalam provinsi yang sama bila diperlukan. Relaksasi ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan jalur akses yang terjadi pasca-bencana.
Dengan kebijakan darurat ini, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lebih efisien dan membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. Seluruh pihak, termasuk masyarakat, diminta untuk mematuhi aturan yang diberlakukan agar kebijakan ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
