Peluang Penggunaan Beras Bulog dalam Program Makan Bergizi Gratis
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kesempatan bagi beras yang dimiliki Perum Bulog untuk digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa Bulog memiliki dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersial yang memiliki kualitas premium. Ia menyatakan bahwa kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku untuk program MBG. Namun, pemanfaatan stok CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.
Pasokan Beras untuk MBG Ditentukan oleh SPPG
Selama ini, pasokan beras untuk program MBG ditentukan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, Arief menilai akan lebih ideal jika pengadaan beras dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan cara ini, dapat tercipta ekosistem pangan yang infrastrukturnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.
Kewajiban BGN dalam Menyerap Beras Bulog
Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kewajiban untuk menyerap beras dari Bulog. Ia menyebut Bulog telah menyediakan dua pilihan kualitas beras: premium dan medium. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), Bulog ditugaskan untuk menyediakan bahan pangan pokok, khususnya beras. Dalam Inpres tersebut juga ditegaskan bahwa BGN wajib menyerap beras dari Bulog.
Ia menambahkan bahwa pemilihan jenis beras yang akan digunakan dalam program MBG diserahkan sepenuhnya kepada BGN. Namun, ia memastikan seluruh beras yang disediakan Bulog telah memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Masalah Pengadaan Bahan Baku dalam MBG
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pengadaan bahan baku di sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu temuan mencolok terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menjelaskan bahwa pada tahap persiapan bahan, Ombudsman mencatat adanya perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi di lapangan. Di Bogor, misalnya, SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen, meskipun dalam kontrak tercantum bahwa beras yang disediakan adalah beras premium.
Selain masalah beras, Ombudsman juga menemukan dapur MBG yang menerima sayuran dalam kondisi tidak segar, serta lauk-pauk yang tidak lengkap. Temuan-temuan ini diduga terjadi karena belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas dalam proses pengadaan dan distribusi bahan makanan. “Sehingga negara membayar dengan harga premium, sementara kualitas yang diterima anak-anak belum optimal,” tegasnya.
Tantangan dalam Implementasi Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Terdapat isu bahwa pengadaan bahan baku tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Selain itu, ada laporan bahwa BGN tidak mengikuti temuan Ombudsman terkait beras yang tidak sesuai kontrak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pengadaan dan distribusi bahan makanan dalam program ini.
Selain itu, Bapanas pernah mengusulkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP, tetapi usulan tersebut ditolak. Ironisnya, program ini diluncurkan di tengah kasus keracunan massal yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program MBG agar tujuan utamanya, yaitu memberikan makanan bergizi bagi anak-anak, dapat tercapai secara maksimal.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
