Daftar 10 Kepala Daerah Era Prabowo yang Terlibat Korupsi

Kepala Daerah Era Presiden Prabowo Subianto Terjerat Kasus Korupsi

Sejumlah kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali tersandung kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan daerah.

Bupati Tulungagung Tertangkap Operasi Senyap KPK

Teranyar, Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo (GSW) terjaring dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026). Dari hasil penyidikan, KPK mengungkap bahwa sang bupati diduga kuat telah menerima uang hingga miliaran rupiah yang ditarik dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa praktik kotor ini bermula dari pelantikan sejumlah pejabat pasca-Gatut menjabat. Ia mewajibkan para pejabat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa membubuhkan tanggal. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk menekan dan menyandera para kepala OPD agar selalu loyal dan menuruti permintaan uang jatah darinya.

“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/4/2026) malam.

Daftar Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK

Beberapa waktu sebelumnya, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah lainnya. Berikut adalah daftar lengkap kepala daerah era Prabowo yang terjaring OTT KPK:

• Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)
• Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
• Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
• Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)
• Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
• Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
• Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
• Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
• Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
• Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)

Operasi senyap KPK terhadap para kepala daerah ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan meskipun ada tantangan dalam sistem pemerintahan. Dengan penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi, KPK berusaha memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.