Kunjungan Komisi II DPR Kota Sorong ke Dinas Perikanan
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perikanan Kota Sorong pada hari Selasa, 21 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kinerja dinas-dinas terkait berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPR Kota Sorong, Muhammad Rum Rumonin, menjelaskan bahwa Dinas Perikanan dipilih sebagai lokasi pertama dalam kunjungan ini karena memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa dinas ini sangat penting dalam implementasi program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Dinas Perikanan memainkan peran vital dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Rumonin juga menyampaikan dukungan penuh kepada kepala dinas perikanan atas langkah-langkah cepat yang diambil dalam merespons kebutuhan nelayan. Menurutnya, kadis perikanan aktif turun ke lapangan untuk mendeteksi nelayan yang layak menerima bantuan.
“Beliau (kadis perikanan) selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata bagi para nelayan,” katanya.
Peninjauan Pasar Perikanan Jembatan Puri
Selama kunjungan tersebut, Komisi II juga melakukan peninjauan terhadap Pasar Perikanan Jembatan Puri. Lokasi ini dikenal sebagai titik transaksi ikan terbesar di Kota Sorong dan memiliki potensi besar dalam menghasilkan omset bagi pemerintah kota.
Namun, menurut Rumonin, sampai saat ini pengelolaan pasar tersebut masih didominasi oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, DPR akan segera berkoordinasi dengan Wali Kota Sorong untuk membahas kemungkinan alih kelola pasar tersebut ke pemerintah kota.
“Kami akan membahas agar Pasar Jembatan Puri dapat menjadi sumber PAD yang signifikan bagi Kota Sorong,” ujarnya.
Masalah Fisik Pasar Perikanan
Pihaknya juga menyoroti kondisi fisik Pasar Perikanan Jembatan Puri yang mulai rusak. Hal ini menjadi salah satu isu yang harus segera ditangani agar pasar dapat beroperasi secara optimal.
Rumonin menegaskan bahwa pemkot diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam mempercepat proses perbaikan dan peresmian pasar tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aset daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi II DPR Kota Sorong merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi aset dan potensi ekonomi daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan provinsi, diharapkan semua sektor yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
