Pembangunan Gedung DPRD Kota Batu Dibatalkan, Fokus pada Program Masyarakat
Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu akhirnya dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang terkait efisiensi anggaran dan penolakan dari berbagai pihak masyarakat.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan kepastian tersebut saat dikonfirmasi mengenai rencana pembangunan yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak membangun gedung baru ini dilakukan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat.
“Karena efisiensi, Alhamdulillah anggota dewan legowo. Untuk sementara ini tidak dibangun dulu, kita prioritaskan untuk program-program masyarakat,” ujar Heli, Kamis (09/10/2025).
Menurut Heli, selama masa transisi ini tidak ada pembangunan apa pun di lokasi yang sebelumnya direncanakan. Pemerintah masih menunggu hasil kajian forensik terhadap kondisi gedung lama DPRD. Hasil kajian tersebut akan menentukan apakah gedung tersebut cukup direnovasi atau justru perlu dibangun ulang.
Selain itu, Heli juga menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan Stadion Brantas Kota Batu. Proyek ini disebutkan telah masuk dalam anggaran dan diharapkan segera terealisasi.
“Kemarin sudah dianggarkan, mudah-mudahan segera selesai karena kebutuhannya banyak. Kami juga sudah mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan bisa maksimal sesuai rencana dan harapan bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan gedung DPRD senilai Rp70 miliar sempat menuai gelombang penolakan. Beberapa tokoh dari Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu serta kalangan seniman menentang proyek tersebut. Selain itu, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) asal Kota Batu, Suciwati, juga turut menyuarakan kritik keras terhadap rencana pembangunan tersebut.
Suciwati, yang merupakan istri mendiang aktivis HAM Munir, menilai para wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, para wakil rakyat seharusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan mereka sendiri.
“Namanya saja wakil rakyat, harusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan mereka sendiri,” sindir Suciwati kala itu.
Penolakan dari Berbagai Pihak
Rencana pembangunan gedung DPRD Kota Batu sempat menjadi sorotan utama di tengah masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti pengembangan infrastruktur jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Banyak yang berpendapat bahwa pembangunan gedung baru tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka menilai bahwa renovasi gedung lama lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu, beberapa kalangan menilai bahwa pembangunan gedung baru bisa menjadi simbol ketidakmerataan dalam distribusi anggaran.
Tidak hanya dari kalangan aktivis, tetapi juga dari para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengusaha lokal dan organisasi masyarakat. Mereka semua sepakat bahwa prioritas pembangunan harus berada di tangan rakyat, bukan di tangan pihak tertentu.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Dengan keputusan pembatalan pembangunan gedung DPRD, pemerintah kota berkomitmen untuk fokus pada program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur umum.
Heli Suyanto menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap semua proyek yang ada agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi kota yang lebih sejahtera.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
