Dana Daerah yang Mengendap dan Dampaknya pada Pembangunan Jakarta
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah tergolong lambat, sehingga menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025. DKI Jakarta menjadi daerah dengan simpanan terbesar, yaitu mencapai Rp14,6 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa dana tersebut akan segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun yang saat ini masih dalam pembahasan. Ia berjanji akan memaksimalkan dana milik Pemprov DKI Jakarta yang masih mengendap di bank untuk percepatan pembangunan Ibu Kota.
“Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ucap Pramono saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, kata dia, dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga.
“Uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH,” lanjut Pramono.
Proyek 2026 yang Tertunda
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15 triliun membuat sejumlah proyek pembangunan di Jakarta berpotensi tertunda pada 2026. Hal tersebut lantaran adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania, mengungkap proyek yang terancam tertunda dari alokasi APBD tahun 2026 adalah pembangunan infrastruktur fisik.
“Pada prinsipnya kita harus fokuskan belanja pada core service dan high impact program atau pelayanan pelayanan dasar dan program yang memiliki impact of manfaat yang besar,” kata Atika, Selasa (21/10/2025).
Atika menjelaskan, program yang tertunda pelaksanaannya tahun depan di antaranya pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, pembangunan GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, pembangunan Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta Pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Kemudian, proyek lain yang berpotensi tertunda adalah pembangunan gedung pemerintah daerah di sejumlah lokasi, pengurangan jumlah puskesmas yang direhab dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi dan 1 rehab sekolah cagar budaya, hingga peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke.
“Itu pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026,” jelas Atika.
Program Prioritas yang Tetap Dipertahankan
Di sisi lain, Pemprov DKI tetap mempertahankan sejumlah program prioritas dan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Beberapa di antaranya adalah subsidi pangan kepada 19,8 juta paket selama tahun 2026, lalu kenaikan dana operasional RT-RW serta kader dasawisma.
“Penerima KJP tetap dipertahankan 707 ribu orang dan KJMU 27.000 orang, optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang tetap dilaksanakan, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan lapanban multifungsi 1 lokasi, pembangunan RTH di 11 lokasi,” jelas Atika.
Selain itu, pembangunan RSUD Cakung tetap akan dibangun pada tahun depan, juga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pemberian subsidi transportasi, termasuk pembangunan rehab gedung pemda di 4 lokasi yang sudah masuk ke dalam multiyears dan sulit untuk dihentikan.
“Kemudian pembangunan Flyover (Latumeten) dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan mix use menjadi rumah susun,” tambahnya.
Perubahan Anggaran APBD Jakarta
Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun. Namun, belakangan Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Angka ini menurun 59,47 persen dibandingkan tahun 2025 dengan nilai Rp27,5 triliun.
Karenanya, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp81,28 triliun.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
