Pentingnya Profesionalisme dalam Pemilihan Sekda Sumba Barat Daya
Sebagai jabatan eselon 2A yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di Sumba Barat Daya (SBD) tidak boleh dianggap sebagai ruang untuk memenuhi janji politik. Tokoh masyarakat setempat, Yeremia Tanggu, menegaskan bahwa jabatan ini adalah bagian dari karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi.
Menurut Yeremia, Sekda berperan penting dalam mengelola anggaran dan mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, pemilihannya harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan kepentingan politik sempit. Ia menilai bahwa jika Sekda dijadikan bagian dari politik, maka akan kehilangan figur yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.
Sekda juga bertindak sebagai motor utama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Hampir semua usulan anggaran OPD dikoordinasikan dan diputuskan oleh Sekda sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, Sekda langsung terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Saat ini, tiga nama calon Sekda yang lolos ke tahap akhir seleksi adalah Drs. Etmundus N Nau (asal Flores), Christofel Horo (Kodi Bangedo), dan Enos Eka Dede (Wewewa Barat). Masyarakat menaruh harapan agar siapa pun yang terpilih tidak hanya mewakili kepentingan wilayah tertentu, tetapi benar-benar sosok yang mampu menjalankan fungsi sebagai pengelola “dapur anggaran” daerah.
“Dapur anggaran itu di Sekda, terutama melalui dinas keuangan. Kalau salah memilih figur, maka yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat SBD secara keseluruhan,” ujar Yeremia.
Seleksi Sekda kali ini berlangsung dalam konteks politik yang cukup panas. Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla berasal dari Wewewa Barat, sementara Wakil Bupati Angga Kaka mewakili kekuatan politik dari Kodi. DPRD SBD saat ini dipimpin oleh figur-figur asal Kodi, meski ada unsur Wewewa di jajaran wakil ketua.
Kondisi ini membuat kursi Sekda dianggap sebagai posisi penyeimbang antara dua kekuatan besar tersebut. Sebagian masyarakat Wewewa berharap jabatan itu jatuh ke tangan putra daerah mereka. Namun Yeremia mengingatkan agar pemilihan Sekda tidak terjebak dalam politik identitas.
“Kalau kita terlalu memikirkan aspek politik atau kepentingan wilayah, lama-lama masuk unsur agama juga dan itu bisa celaka. Harus dicegah sejak dini,” tegasnya.
Ia menilai Panitia Seleksi (Pansel) yang bekerja atas mandat bupati harus benar-benar profesional. Hasil fit and proper test harus dijadikan dasar, bukan sekadar formalitas. “Kalau tidak layak, jangan dipaksakan. Yang layak itulah yang harus dipilih. Sekda adalah pembantu utama bupati, jadi jangan main-main,” kata Yeremia.
Yeremia berharap, Sekda yang terpilih nanti bisa menjadi figur kapabel yang mampu menjembatani kepentingan politik dan birokrasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah. “Kalau Sekda hanya jadi rebutan elite, rakyat SBD akan kembali jadi penonton birokrasi yang stagnan. Itu yang harus dihindari,” ujarnya.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
