Anggota DPRD Alor Minta Pemerintah Antisipasi Pemotongan Anggaran Tahun 2026
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor dari Fraksi Nasdem, Joni Tulimau, SE, MM, meminta pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran tahun 2026 sebesar Rp140 miliar. Pemotongan anggaran yang besar ini, jika tidak diantisipasi, dapat menyebabkan lumpuhnya pemerintahan dan kesulitan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
“Masalah kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp140 miliar ini, saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu agar pemerintah dapat bersikap antisipatif. Kita perlu kreatif karena hal ini akan sangat berdampak pada program pembangunan,” ujar Joni Tulimau usai sidang Paripurna DPRD Alor dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 dan tiga rancangan perda lainnya, pada Sabtu 15 November 2025.
Tulimau, yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Nasdem, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dengan dilakukannya pemotongan dana transfer sebesar 140 miliar lebih, tentu akan berdampak buruk terhadap kegiatan pembangunan daerah. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, pertanian, peternakan, perikanan, dan perumahan menjadi sulit terpenuhi.
“Kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2026 ini lebih parah dibandingkan TA 2025. TA 2025 pemotongan Rp 40 miliar lebih. Tahun 2026 pemotongan 140 miliar lebih. Memang sungguh ngeri, jika tidak diantisipasi maka kegiatan pembangunan akan lumpuh,” tambah Tulimau yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Alor ini.
Perlu Optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terkait dengan minimnya keuangan daerah, Tulimau menegaskan bahwa pemerintah daerah harus optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena itu saya minta pemerintah mengevaluasi manajemen kerja untuk ditata lebih baik, merencanakan dan menjalankan fungsi kontrol serta koordinasi yang baik sehingga target penerimaan PAD dapat terealisasi bahkan bisa meningkat pada TA. 2026 ini,” tegas Anggota Badan Anggaran DPRD Alor ini.
Menurut Tulimau, semua Organisasi Perangkat Daerah pengampu atau penghasil PAD harus kreatif mencari sumber-sumber penerimaan yang baru. Pada posisi ini, kata Tulimau, semua perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tulus untuk mengatasi persoalan keuangan daerah saat ini.
Pentingnya Dukungan Masyarakat
Mengingat kondisi daerah yang semakin sulit akibat adanya pemotongan anggaran, Tulimau meminta seluruh warga untuk mendukung dengan menjaga keamanan dan ketertiban. “Saya minta kita semua dapat mendukung dengan menjaga keamanan dan ketertiban agar bupati-wakil bupati dan semua Organisasi Perangkat Daerah fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dengan baik,” tambah Tulimau.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
