Kepala BGN Tanggapi Dugaan Pemalsuan Kualitas Beras MBG

Penanganan Masalah Kualitas Bahan Baku dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, merespons temuan yang dilakukan oleh Ombudsman terkait adanya masalah dalam pengadaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini mencakup dugaan pemalsuan kualitas beras premium di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang berada di Bogor, Jawa Barat.

Dadan menyampaikan bahwa kasus ini merupakan bagian dari aktivitas pengawasan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah-langkah yang sesuai. “Itu salah satu bagian pengawasan. Jadi kalau ada yang seperti itu, pasti urusannya dengan pemeriksaan,” ujar Dadan saat berada di Gedung Kementerian Kesehatan, pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia telah menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan proyek Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu isu utama yang muncul adalah dugaan pemalsuan kualitas beras premium di SPPG atau dapur MBG di Bogor, Jawa Barat.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menjelaskan bahwa dapur MBG tersebut menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen. Padahal, dalam kontrak kerja sama yang disepakati, beras yang dipesan seharusnya berupa beras premium. “Sehingga negara membayar dengan harga premium, sementara kualitas yang diterima anak-anak belum optimal,” ujar Yeka dalam konferensi pers Hasil Kajian Cepat Pencegahan Maladministrasi dalam Program MBG di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 September 2025.

Salah satu tim Ombudsman menemukan penurunan kualitas beras di dapur MBG ketika melakukan kajian. Penurunan kualitas beras premium di SPPG Bogor ini menjadi salah satu contoh dari banyaknya ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi di lapangan. Tidak hanya di Bogor, beberapa dapur MBG lainnya juga sering mengalami hal serupa, seperti menerima sayuran yang tidak segar dan lauk-pauk yang tidak lengkap.

Menurut Yeka, ketidaksesuaian kualitas bahan baku dengan harga yang dikeluarkan bisa terjadi karena adanya penyimpangan dari pihak pemasok terhadap kontrak yang sudah disepakati. Kecurangan ini berjalan tanpa rintangan karena kurangnya standar acceptance quality limit (AQL) yang tegas dari pengelola dapur.

Beberapa masalah yang muncul dalam program MBG menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek. Diperlukan sistem yang lebih ketat dalam memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi target utama dari program ini.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak pengelola program dan pihak pemasok agar dapat menghindari kecurangan dan kesalahan dalam pengadaan bahan baku. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.