PALANGKA RAYA, 1NEWS.ID.CO — Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Peteng Karuhei I pada Senin (20/10) dan berlangsung sehari penuh.
Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi serta anggota DPRD. Selain itu, hadir juga jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya. Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI juga turut serta dalam kegiatan ini. Mereka memimpin sesi pemantauan dan evaluasi teknis selama rapat berlangsung.
Beberapa perwakilan dari KPK yang hadir antara lain:
- Maruli Tua (Kasatgas Korsup Pencegahan III.3)
- Agus Kurniawan (Kasatgas Korsup Penindakan III.6)
- Fadli Herdian (PIC Korsup Wilayah Kalimantan Tengah)
- Tridesa Adi Nurcahyo (PIC Korsup Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan)
- Azharul Dwi Kurniawan (Satgas Korsup Penindakan III.6)
- Fathia Rahman (Satgas Korsup Pencegahan III.3)
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan apresiasi terhadap pendampingan dan supervisi berkelanjutan dari KPK RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Fairid juga memaparkan capaian positif dari Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Palangka Raya selama empat tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa nilai MCP meningkat dari 90,02 (2021) menjadi 91,06 (2024), sedangkan nilai SPI naik dari 64,10 (2021) menjadi 71,95 (2024).
Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemko Palangka Raya dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di akhir acara, Fairid Naparin mengajak seluruh peserta rapat untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan berintegritas. Dengan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan lembaga anti-korupsi, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
