Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Perhatian
Kabupaten Pati menghadapi tantangan dalam sistem pendidikannya, terutama terkait dengan akses pendidikan menengah atas. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa masih ada beberapa kecamatan yang disebut sebagai “blank spot” karena tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini menjadi isu penting yang berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah.
Masalah ini dibahas saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Pati pada Minggu (12/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Chandra menyampaikan fakta mengejutkan tentang ketimpangan jumlah sekolah antar jenjang di Kabupaten Pati.
Chandra menjelaskan bahwa saat ini, Kabupaten Pati memiliki 609 SD dan 102 SMP, tetapi hanya didukung oleh 8 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri. Jika dikombinasikan dengan sekolah swasta, jumlah SMA dan SMK yang tersedia hanya sebanyak 31 dan 48, masing-masing. Angka ini dinilai tidak cukup untuk menampung lulusan dari ratusan sekolah dasar dan menengah pertama.
“Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri. Akses fisik yang sulit membuat anak-anak memilih tidak melanjutkan sekolah. Ini PR kami, Pak Menteri,” ujar Chandra di hadapan Mendikdasmen.
Menanggapi masalah tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan tiga solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di Pati. Berikut adalah solusi-solusi yang ditawarkan:
-
Pendirian Sekolah Satu Atap
Pemerintah mendorong pembentukan Sekolah Satu Atap yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transisi siswa dari jenjang SD ke SMA tanpa perlu berpindah lokasi. -
Penguatan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Program PJJ diperkuat agar siswa di pelosok tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Dengan adanya PJJ, akses pendidikan bisa lebih mudah dijangkau oleh semua siswa. -
Bantuan Infrastruktur Digital
Sebagai pendukung PJJ, solusi ketiga yang ditawarkan adalah bantuan infrastruktur digital. Kementerian berkomitmen memfasilitasi jaringan internet di daerah terpencil agar kualitas pendidikan tetap merata.
“Kami akan memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh, dan jika diperlukan, kami bantu jaringan internetnya. Kita pastikan mereka yang di daerah terpencil tetap terlayani dengan pendidikan berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti.
Selain fokus pada akses, Mu’ti menambahkan bahwa pada tahun 2026, kementeriannya memprioritaskan program revitalisasi nasional untuk sekolah dengan kerusakan berat, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisik sekolah sekaligus meningkatkan minat belajar siswa di daerah penyangga.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
