Pemutusan Operasional Pemerintah AS Akibat Kebuntuan Politik
Pemerintah Amerika Serikat mengalami pemutusan sebagian besar operasionalnya pada hari Rabu (1/10/2025), yang menjadi shutdown massal pertama dalam tujuh tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres, khususnya terkait anggaran dan subsidi kesehatan dalam Obamacare.
Rancangan anggaran sementara (CR) gagal mendapatkan cukup suara untuk disahkan. CR yang diajukan untuk memperpanjang pendanaan sementara pemerintah federal hanya memperoleh 55 suara setuju dan 45 suara menolak. Aturan di Senat menyatakan bahwa sedikitnya 60 suara diperlukan agar rancangan tersebut bisa lolos. Tanpa persetujuan tersebut, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) harus mengaktifkan rencana darurat penutupan.
Partai Demokrat menuntut agar subsidi kesehatan dalam ACA (Affordable Care Act/Obamacare) tetap diperpanjang. Mereka khawatir jika subsidi itu kedaluwarsa, jutaan warga AS akan kehilangan bantuan untuk biaya layanan kesehatan. Sementara itu, Partai Republik menolak dan bersikeras ingin RUU pendanaan “bersih” tanpa syarat tambahan, strategi yang dikenal sebagai clean CR.
Presiden Donald Trump turut menekan dengan ancaman membatalkan program-program yang dekat dengan Demokrat dan bahkan memecat pegawai federal jika shutdown benar-benar terjadi. Akibatnya, OMB mengirimkan perintah kepada badan-badan federal untuk mengaktifkan rencana kontinjensi penutupan.
Banyak layanan non-esensial ditangguhkan, meskipun operasi militer inti, penegakan hukum yang dianggap krusial, dan kegiatan keselamatan publik tetap berjalan. Pegawai federal yang pekerjaannya tidak dianggap esensial diperkirakan akan menghadapi cuti tak dibayar (furlough).
Layanan Keamanan dan Kesehatan Tetap Berjalan
Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) menegaskan sebagian besar fungsi keamanan tetap berjalan, termasuk operasi Bea Cukai, Penegakan Imigrasi, serta Administrasi Keamanan Transportasi (TSA). Namun, sekitar 14.000 pegawai dari total 271.000 staf DHS diperkirakan dirumahkan. Program Medicare dan Medicaid juga masih beroperasi, meski kurangnya staf diperkirakan memperlambat layanan.
“Pembayaran tetap akan berlanjut, tetapi publik mungkin mengalami penundaan administrasi,” demikian pernyataan resmi Departemen Kesehatan.
Ancaman terhadap Layanan Publik
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di sektor lain. Dinas Taman Nasional belum memutuskan apakah lebih dari 400 taman nasional akan ditutup, meskipun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan staf kerap berujung pada vandalisme hingga kerusakan lingkungan. FEMA, lembaga penanggulangan bencana, memperingatkan sejumlah hibah akan tertunda. Bahkan, penutupan berkepanjangan bisa menguras cadangan dana bantuan bencana senilai 10 miliar dolar AS.
Di sektor penerbangan, para pengendali lalu lintas udara tetap bekerja meski berisiko tidak menerima gaji. Kondisi ini dikhawatirkan menambah tekanan psikologis, bahkan berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. “Penutupan ini mengancam stabilitas sistem penerbangan teraman di dunia,” kata Kapten Jason Ambrosi, Presiden Asosiasi Pilot Maskapai.
Dampak di Dunia Kesehatan dan Riset
Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), lebih dari separuh pegawai akan dirumahkan. Hanya mereka yang menangani wabah menular dan operasi darurat yang tetap bekerja. Aktivitas penelitian, komunikasi publik, hingga pencegahan overdosis dipastikan terhenti. Institut Kesehatan Nasional (NIH) juga terkena imbas besar. Sekitar 75 persen staf dirumahkan, membuat penelitian medis terhenti. Pasien baru yang berharap mendapat akses terapi eksperimental harus menunggu hingga pemerintah kembali beroperasi.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) menegaskan sebagian besar fungsi penting seperti penarikan produk dan pengawasan obat-obatan tetap berjalan. Namun, inspeksi rutin di pabrik manufaktur dan inisiatif jangka panjang terkait keamanan pangan dihentikan sementara.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
