Pemerintah Akhirnya Ikut Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dalam penanganan beban utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Meski sebelumnya sempat menyatakan bahwa proyek ini tidak menggunakan dana APBN, kini pemerintah memberikan sinyal bahwa APBN akan ikut serta menanggung beban utang tersebut.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk menanggung beban utang KCJB. Salah satu opsi yang disebut adalah pemberian public service obligation (PSO). PSO sendiri merupakan mekanisme yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam sektor transportasi umum, seperti tiket kereta commuter atau KRL.
Rosan menjelaskan bahwa setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (5/11/2025), pemerintah memastikan akan mendanai sebagian dari proyek yang bernilai lebih dari US$7 miliar. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung bagian PSO dari proyek tersebut.
Opsi Penanggungan Utang dan Pengelolaan Sarana
Selain PSO, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lain, yaitu menyerahkan prasarana Whoosh kepada pemerintah. Saat ini, sarana dan prasarana KCJB dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dan Tiongkok dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.
Rosan menjelaskan bahwa pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha. Menurutnya, pemerintah akan hadir dalam pengelolaan proyek tersebut, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap prasarana transportasi. Sementara itu, sarana dan operasional bisa dikelola oleh BUMN atau badan usaha lain.
Namun, Rosan belum merinci kapan PSO akan dianggarkan dalam APBN. Saat ini, pemerintah dan Danantara tengah melakukan negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang proyek tersebut. Sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari utang China Development Bank (CDB), dengan skema 25% ekuitas dari KCIC dan 75% utang dari CDB.
Langkah Lanjutan dari Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan merinci lebih lanjut rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap pembahasan teknis dan komprehensif.
Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjelas struktur yang bisa dilakukan karena proyek ini merupakan korporasi. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang detail dan terencana dalam menangani masalah keuangan proyek ini.
Presiden Prabowo Beri Jaminan
Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara mengenai polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia meminta seluruh pihak untuk berhenti menambah keributan terkait masalah keuangan proyek era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta.
Proses Restrukturisasi Utang
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pelibatan APBN dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh. AHY menjelaskan bahwa pemerintah dan Danantara sedang bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) guna merumuskan skema penanganan utang yang mencapai lebih dari US$7 miliar.
AHY juga menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, seperti yang diusulkan Danantara. Dalam usulan tersebut, prasarana Whoosh seperti stasiun akan diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta akan dikelola terpisah oleh operator.
“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
