Kontroversi Pelat Nomor BL: Tindakan Gubernur Sumut dan Reaksi Publik
Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang menghentikan truk berpelat nomor BL asal Aceh di Langkat sedang menjadi perhatian publik. Aksi tersebut disebut sebagai razia, namun Bobby menegaskan bahwa ini hanya sosialisasi aturan baru terkait kendaraan operasional perusahaan di wilayah Sumut. Meski begitu, kontroversi tetap mencuat dan memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Kritik dari Ferdinand Hutahaean
Seorang politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, memberikan kritik tajam terhadap tindakan Bobby. Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang kendaraan dengan pelat daerah lain beroperasi di wilayah Indonesia. Menurutnya, Pemprov Sumut seharusnya membuat Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda untuk mengatur retribusi jalan, bukan mengganti pelat nomor.
Ferdinand menilai bahwa tindakan Bobby menunjukkan ketidakpahaman terhadap sistem pemerintahan. “Bobby Nasution kembali menunjukkan ketidakpahamannya soal pemerintahan. Itu sebuah kedunguan yang terlalu dalam,” ujarnya.
Tanggapan Gubernur Aceh
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), merespons dengan tenang namun tetap tegas. Dalam pernyataannya, Mualem menggunakan filosofi lokal yang menekankan bahwa Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika haknya diganggu. Ia mengingatkan masyarakat Aceh agar tetap waspada terhadap kebijakan yang bisa merugikan mereka.
“Ta kira nyan angin berlalu, kicauan burung, yang merugikan dia sendiri,” kata Mualem.
Penjelasan Bobby Nasution
Bobby Nasution menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah razia, melainkan sosialisasi terkait aturan baru. Ia menjelaskan bahwa banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut tetapi menggunakan pelat luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumut. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 2026 dan menyasar kendaraan perusahaan yang berdomisili di Sumut.
Bobby juga menegaskan bahwa ia tidak melarang mobil berpelat BL melintas. Namun, kendaraan perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah Sumut harus menggunakan pelat BK atau BB.
“Kalau melintas, silakan. Tapi kalau perusahaan berdomisili di Sumut, pelatnya harus BK atau BB,” jelas Bobby.
Dukungan dan Contoh Daerah Lain
Bobby menunjukkan video kepala daerah lain seperti dari Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Riau yang menerapkan kebijakan serupa. Ia menekankan bahwa kebijakan ini lazim dan bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
“Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara,” tulis Bobby di Instagram.
Instruksi Pendataan Perusahaan
Dalam acara peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah, Gubernur Bobby memerintahkan kepala daerah untuk mendata perusahaan yang kendaraan operasionalnya menggunakan pelat luar Sumut. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar dan kebijakan ini adalah langkah strategis untuk mempertahankan keuangan daerah.
“Kita tidak menaikkan pajak, ini pajak yang normal. Perusahaan yang beroperasi dan angkutan operasionalnya harus Pelat BK atau BB,” tegas Bobby.
Potensi Ketegangan Antarwilayah
Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran akan potensi ketegangan antarwilayah, terutama antara Sumut dan Aceh. Beberapa anggota DPRD Aceh menilai tindakan Bobby memperkeruh keharmonisan masyarakat. Namun, Bobby menegaskan tidak ada sentimen terhadap wilayah tertentu dan kebijakan ini berlaku umum.
Kontroversi pelat nomor BL mencerminkan kompleksitas hubungan antarwilayah dalam konteks otonomi daerah dan pengelolaan PAD. Di satu sisi, kebijakan Bobby Nasution menunjukkan upaya memperkuat keuangan daerah. Di sisi lain, respons dari Aceh dan kritik politik menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kebijakan lintas wilayah.
Dialog konstruktif dan regulasi yang jelas menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memperkuat sinergi antarprovinsi.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
