Aksi Demo Juru Parkir di Mie Gacoan Pekalongan
Puluhan juru parkir (jukir) di gerai Mie Gacoan Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan aksi demo pada Sabtu (11/4/2026). Mereka menolak rencana penerapan sistem parkir elektronik yang dinilai akan mengancam mata pencaharian mereka. Demo ini berlangsung di gerai Mie Gacoan Jalan Imam Bonjol, tempat para jukir selama ini bekerja.
Aksi ini dilakukan karena para jukir merasa bahwa sistem parkir elektronik yang dikelola oleh vendor akan mengurangi peran mereka dalam pengelolaan parkir. Koordinator aksi, Aris Susanto, menjelaskan bahwa penerapan sistem vendor akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja. “Kalau sistem vendor diterapkan, kemungkinan hanya sebagian kecil yang akan dipertahankan,” ujarnya.
Para jukir juga khawatir dengan potensi penurunan pendapatan. Selama ini, mereka memperoleh penghasilan harian yang lebih layak dibandingkan jika harus menerima gaji bulanan dari vendor, yang diperkirakan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Aris menambahkan, sebagai jukir, mereka tidak hanya mengatur kendaraan parkir tetapi juga membantu menjaga keamanan dan memberikan bantuan dalam situasi darurat, seperti saat ada pelanggan yang pingsan hingga memanggil ambulans.
Namun, penilaian buruk dari pelanggan Mie Gacoan di aplikasi daring membuat mereka terjepit dan langsung mendapat evaluasi dari manajemen tanpa adanya konfirmasi. Hal ini memicu rasa tidak puas di kalangan jukir.
Penjelasan Manajemen Mie Gacoan
Sementara itu, manajemen Mie Gacoan Pekalongan menjelaskan bahwa rencana penerapan parkir elektronik dilakukan setelah menemukan sejumlah pelanggaran oleh pengelola parkir sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut berujung pada pemutusan kerja sama dan rencana penggantian sistem parkir yang lebih profesional.
Legal Manager Mie Gacoan, Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba. “Ini bukan keputusan ujug-ujug. Ada rangkaian evaluasi dan ditemukan sejumlah pelanggaran oleh pengelola parkir,” katanya.
Menurut Zulkarnaen, manajemen kini sedang membuka komunikasi dengan vendor baru yang dinilai lebih profesional, termasuk dalam penerapan sistem parkir berbasis gate sistem. Namun, pihaknya memastikan bahwa pergantian vendor tidak akan mengabaikan keterlibatan warga sekitar.
“Pada prinsipnya, tidak ada pengurangan tenaga kerja. Warga tetap dilibatkan seperti sebelumnya, hanya sistem dan pengelolanya saja yang berubah,” tambahnya.
Zulkarnaen juga menekankan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan vendor lama maupun pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. “Kami tidak saklek. Kami membuka ruang diskusi. Silakan duduk bersama dengan vendor baru, membahas komitmen ke depan seperti apa,” jelasnya.
Persyaratan Operasional dan Pengelolaan Limbah
Selain isu parkir, manajemen juga memastikan bahwa seluruh perizinan terkait operasional telah dipenuhi. Termasuk izin penggunaan air bawah tanah. “Alhamdulillah, SIPA sudah terbit. Tidak hanya di satu lokasi, tapi juga di beberapa cabang lain seperti Pekalongan dan Batang,” kata Zulkarnaen.
Terkait pengelolaan limbah, pihaknya menyebut telah memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Limbah kami bersifat domestik, bukan B3, dan pengelolaannya sudah mengikuti ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
