Islah PPP: Konsolidasi Internal untuk Memperkuat Kesepakatan
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin Maimoen atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Yasin, menyampaikan bahwa partainya masih membutuhkan konsolidasi internal guna memperkuat kesepakatan islah antara dua kubu, yaitu kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Kedua tokoh ini sempat saling menegaskan bahwa mereka adalah ketua umum (ketum) PPP periode 2025-2030.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP yang secara resmi mengesahkan Mardiono sebagai ketum, sementara Agus menjadi wakil ketum. Hal ini dilakukan setelah adanya proses islah di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada hari Selasa (7/10/2025).
Gus Yasin menjelaskan bahwa pengurus tidak bisa langsung disatukan sepenuhnya. “Ini tidak bisa pengurus itu langsung disatukan semuanya. Artinya ada komunikasi-komunikasi lanjutan yang akan kita bahas di tubuh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan yang kemarin sudah disahkan oleh Bapak Menteri Hukum,” ujarnya saat memberikan komentar terkait langkah lanjutan internal PPP pasca-islah.
Ia berharap keputusan islah antara dua kubu tersebut dapat diterima oleh seluruh pengurus hingga tingkat terbawah. “Saya berharap kawan-kawan dari DPP, DPW, maupun DPC, dan kawan-kawan anggota DPRD, baik itu tingkat 1, tingkat 2, harus solid bersama-sama membangun partai ini,” tambahnya.
Menurut Gus Yasin, semua kubu harus menerima kesepakatan yang terjalin antara Mardiono dan Agus. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan dalam Muktamar PPP ke-10 lalu, telah menerima islah serta SK Menkum yang mengesahkan kepengurusan kubu Mardiono.
“Kemarin setelah kami jelaskan kepada DPW dan DPC yang sudah komunikasi dengan kami, Alhamdulillah bisa menerima semuanya,” kata Gus Yasin.
Dia juga menjamin bahwa tidak akan ada kader yang menggugat islah dan SK Menkum terkait pengesahan kepengurusan kubu Mardiono. “Saya rasa sudah tidak ada (yang akan menggugat). Sementara ini tidak ada yang kami temui,” ujarnya.
Gus Yasin memastikan bahwa kepengurusan PPP yang baru akan merangkul dan mengakomodasi semua pihak. “Inilah bentuk dari islah. Setelah SK (Menteri Hukum) dikeluarkan, salah satu kita mengoreksi AD/ART, dan nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu pengurus DPP yang demisioner, kepada pengurus DPW dan DPC. Saat ini islah itu tidak ada pergantian dulu sampai kita memperbaiki kepengurusan di DPP,” jelasnya.
Dia menambahkan, konsekuensi dari kedua kubu bersatu adalah saat ini tidak akan ada pergantian kepengurusan di tingkat DPW dan DPC. “Kita saat ini bagaimana menggabungkan, menjelaskan kepada kawan-kawan supaya islah ini bisa didukung oleh seluruh kader PPP untuk kemajuan PPP di pemilu 2029 yang akan datang,” ujar Gus Yasin.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
