BENGKULU, 1NEWS.ID
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mengkritik adanya upaya yang dinilai menggeser sistem otonomi daerah menuju sentralisasi dalam kebijakan keuangan negara. Kritik ini disampaikan Usin saat menanggapi pertemuan 18 gubernur dari berbagai provinsi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu memprotes rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Usin menyampaikan bahwa DPRD meminta Menteri Keuangan untuk mendengarkan keluhan daerah, bukan hanya dari provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota. Ia menjelaskan bahwa nasib daerah tidak jauh berbeda dari provinsi.
“Efisiensi terjadi sejak 2025, 2026 terus efisiensi TKD dikurangi, akhirnya beban fiskal daerah menjadi berat. Bisa dipastikan daerah hanya keluarkan pembiayaan rutin saja, sementara daerah juga punya beban,” kata Usin.
Menurutnya, beban pemerintah daerah mencakup pembangunan infrastruktur jalan, pengendalian inflasi, hingga penanganan stunting dan gizi. Ia mencontohkan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau cek kesehatan tidak cukup hanya dilakukan sekali. Pasca cek kesehatan akan ada pertumbuhan data penyakit dan itu harus diselesaikan, tidak cuma cek saja.
Lebih lanjut, Usin menilai efisiensi hanya diberlakukan di daerah, sementara anggaran kementerian dan lembaga justru meningkat. Ia menyoroti bahwa kementerian dan lembaga memiliki potensi korupsi yang lebih besar dibanding pemerintah daerah, namun justru anggarannya ditambah.
“Jadi jangan efisiensi berlaku di daerah sementara di kementerian, lembaga yang ladang-ladang korupsinya lebih besar dari pemerintah daerah itu malah ditambah,” ujarnya.
Menurut Usin, kondisi ini menimbulkan kesan otonomi daerah mulai terkikis. Ia menegaskan bahwa asas otonomi daerah makin menghilang karena program-program kementerian dan lembaga saja yang dilakukan, meskipun lokusnya di daerah. Namun, pengelolaan terpusat membuat daerah semakin ketergantungan.
“Ini menunjukkan gejala sentralisasi, tidak ada lagi desentralisasi,” katanya.
Usin juga menyebut bahwa asosiasi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota juga ikut memprotes kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa bukan hanya gubernur dan bupati yang protes, tetapi juga DPRD dalam asosiasi provinsi, kota, dan kabupaten.
“Bukan cuma gubernur, bupati yang protes, DPRD dalam asosiasi provinsi, kota, kabupaten, sama,” jelasnya.
Untuk menghadapi situasi ini, Usin menegaskan perlunya perencanaan keuangan yang matang agar daerah bisa menyesuaikan anggaran secara realistis. Ia meminta adanya kebijakan dari presiden dan Kemenkeu untuk melakukan review lagi terhadap TKD.
“Harus ada kebijakan dari presiden dan Kemenkeu untuk review lagi TKD karena APBD tidak bisa serta-merta besok ditambah, kurang, enggak bisa begitu,” ujar Usin.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
