Proyek IKN Nusantara Tahun 2027 Rampung, DPR RI Optimis Jadi Ibu Kota Politik
Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menyatakan keyakinan bahwa proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara akan selesai pada akhir tahun 2027. Ia menilai bahwa pada tahun 2028, IKN akan berfungsi sebagai pusat kegiatan politik nasional.
Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Ketua Tim BAM tersebut menyampaikan bahwa proyek Kompleks Perkantoran Legislatif akan rampung pada akhir 2027 dan mulai beroperasi pada 2028.
Status Proyek Masih di Tahap Lelang
Saat ini, pembangunan Kompleks Legislatif masih dalam tahap lelang. Desain akhir gedung sedang dalam proses penyempurnaan, termasuk penyesuaian ruang sidang paripurna dan fasilitas pendukung lainnya. Lelang konstruksi utama direncanakan dimulai pada awal 2026, sementara pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir 2027.
Kompleks ini akan menjadi tempat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta lembaga legislatif lainnya. Selain itu, kawasan yudikatif dan lembaga negara lainnya juga termasuk dalam pembangunan Tahap II IKN, yang dimulai pada 2025 dan akan berlangsung hingga 2029.
Anggaran dan Skema Pembiayaan
Pembangunan Tahap II IKN direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dari APBN selama periode 2025-2029. Tambahan pembiayaan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang diperkirakan mencapai Rp60,93 triliun.
Pada tahun 2025, alokasi anggaran IKN dari APBN tercatat sebesar Rp6,3 triliun, yang mencakup infrastruktur dasar, perumahan ASN, serta kelanjutan proyek tahap I yang belum selesai. Sejumlah 11 paket pekerjaan infrastruktur tahap II telah dilelang dengan total nilai proyek sebesar Rp3,48 triliun. Proyek tersebut meliputi jalan, drainase, dan sistem jaringan utilitas kota.
Progres Tahap I dan Tahap II
Hingga akhir 2024, progres fisik pembangunan IKN untuk proyek-proyek yang telah dikontrak mencapai 61,7 persen. Tahap I mencakup Istana Negara, kantor presiden, beberapa kementerian koordinator, serta infrastruktur jalan dan sistem air bersih di KIPP.
Tahap II mencakup perluasan kawasan pusat pemerintahan, termasuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif, sarana transportasi massal, serta pengembangan kawasan hunian dan layanan kota. Pembangunan tahap II difokuskan pada integrasi infrastruktur dasar, dengan prinsip kota hijau (forest city), kota tangguh terhadap air (sponge city), dan kota berbasis teknologi (smart city).
Dukungan dan Tindak Lanjut
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BAM DPR RI dalam proses pembangunan. Ia menilai sinergi antar-lembaga sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, mutu, dan anggaran.
“Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Otorita IKN akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
