Tindakan Gubernur Sumut Menghentikan Truk Aceh Memicu Kontroversi
Tindakan tegas yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam menghentikan sebuah truk berpelat nomor Aceh di Jalan Lintas Kabupaten Langkat menimbulkan reaksi keras dari sejumlah tokoh di Aceh. Aksi ini terjadi setelah Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, meminta sopir truk tersebut untuk mengganti pelat kendaraannya menjadi pelat daerah Sumut (BK).
Dalam video yang beredar, Suib awalnya menghentikan truk dengan pelat BL (Aceh) dan meminta sopir untuk turun dari kendaraan. Ia menjelaskan bahwa kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut harus menggunakan pelat BK agar pajaknya masuk ke provinsi tersebut. Sopir mengaku bahwa truk tersebut dibeli dari Aceh, tetapi Suib membantah dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki operasional di Sumut.
Bobby Nasution kemudian tiba dan memeriksa truk tersebut. Ia memberi pesan kepada sopir bahwa informasi tentang penggunaan pelat BK harus disampaikan kepada bosnya. “Biarkan bosmu tahu, kalau di Sumut harus ganti pelat Sumut agar PAD-nya ke Sumut,” ujarnya.
Setelah kejadian itu, Bobby dan timnya meninggalkan lokasi. Namun, tindakan ini langsung mendapat sorotan dari para anggota DPRD Aceh. Mereka menilai sikap Bobby Nasution dan timnya memperkeruh hubungan antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Bobby Menunjukkan Video Kebijakan Serupa di Daerah Lain
Menanggapi kritik tersebut, Bobby Nasution mengunggah video melalui akun Instagram pribadinya @bobbynst. Dalam unggahan tersebut, ia menunjukkan beberapa kepala daerah lain yang juga menerapkan aturan serupa, seperti Gubernur Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Riau.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru dan telah diterapkan oleh banyak provinsi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan PAD. Dengan PAD yang lebih kuat, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud.”
Bobby juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara.
Perintah Data Perusahaan di Sumut
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, juga memerintahkan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk melakukan pendataan perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya menggunakan pelat kendaraan bukan dari Sumatera Utara. Hal ini dilakukan demi kemajuan Sumatera Utara, karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar.
“Pak Bupati dan Pak Wali Kota serta Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Wali Kota, kalau di daerahnya ada perusahaan yang operasinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya di luar pelat dari Sumut (BK dan BB), tolong didata,” ujar Bobby saat acara Peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah.
Ia merasa heran mengapa kebijakannya soal ini bisa viral di media sosial. Menurutnya, kebijakan ini sudah lazim diterapkan di daerah-daerah lain. Di hadapan para kepala daerah, Bobby sempat menunjukkan video-video dari gubernur-gubernur lain yang juga melakukan hal serupa, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Tujuan Kebijakan untuk Keuangan Daerah
Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menaikkan pajak atau menambahkan pajak baru. Ini hanya pajak yang normal dan sudah seharusnya diterima.
Ia juga menekankan bahwa selama ini masyarakat sering mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak. Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali, dibutuhkan dana yang besar. Penerapan kebijakan ini dinilai sebagai potensi yang tidak menambah beban masyarakat.
“Perusahaan yang beroperasi dan angkutan operasionalnya harus Pelat BK atau BB. Kalau melintas, silakan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan),” tambahnya.
Bobby menegaskan bahwa semua kepala daerah ingin meningkatkan PAD-nya. Ia menilai wajar jika setiap daerah ingin memperkuat keuangannya sendiri. Pada acara peluncuran UHC prioritas, Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para kepala daerah, salah satunya adalah Kabupaten Deli Serdang yang menjadi salah satu kabupaten dengan penerima DBH terbesar.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
