Kebijakan Gubernur Sumut yang Menimbulkan Kontroversi
Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dalam hal penggunaan pelat nomor kendaraan bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, menuai kritik dari sejumlah tokoh di Aceh. Aksi ini terjadi ketika truk dengan pelat nomor Aceh (BL) dihentikan di Jalan Lintas Kabupaten Langkat.
Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Gubernur Sumut dan jajarannya menghentikan sebuah truk berpelat Aceh. Mereka meminta sopir untuk mengganti pelat menjadi BK, sesuai dengan aturan daerah setempat. Awalnya, tindakan ini dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, yang menegaskan bahwa kendaraan perusahaan yang bekerja di Sumut harus menggunakan pelat BK agar pajaknya masuk ke daerah tersebut.
Sopir truk tersebut mengaku bahwa mobil tersebut dibeli dari Aceh, namun pihak Pemprov Sumut tetap bersikeras bahwa perusahaan yang beroperasi di Sumut wajib menggunakan pelat daerah setempat. Dalam percakapan antara sopir dan Suib, ia menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memastikan pajak yang diperoleh dari perusahaan tersebut masuk ke Sumut.
Setelah itu, Bobby Nasution sendiri tiba dan mengecek truk tersebut. Ia menyampaikan pesan kepada sopir untuk memberitahu bosnya tentang aturan pelat nomor kendaraan yang berlaku di Sumut. “Biarkan bosmu tahu bahwa di Sumut, pelat nomor kendaraan harus sesuai dengan daerah,” ujarnya.
Respons Tokoh Aceh dan Kritik Terhadap Kebijakan
Atas kejadian ini, sejumlah anggota DPRD Aceh menyoroti kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumut. Mereka menilai sikap Bobby Nasution dan timnya dapat memperkeruh hubungan antara masyarakat Aceh dan Sumut. Banyak orang merasa bahwa tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip keharmonisan antar daerah.
Setelah mendapat sorotan dari warga Aceh dan Sumut, Bobby Nasution menunjukkan video kepala daerah lain yang melakukan hal serupa. Video ini diunggah melalui akun Instagram miliknya, @bobbynst. Dalam video tersebut, terdapat beberapa kepala daerah dari provinsi seperti Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, hingga Riau.
Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru. “Banyak provinsi lain di Indonesia yang telah menerapkan aturan serupa sebagai langkah untuk menjaga potensi daerahnya,” katanya. Ia menekankan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut, sehingga pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud.
Perintah Bobby Nasution untuk Mendata Perusahaan
Gubernur Sumatera Utara juga memerintahkan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya menggunakan pelat kendaraan bukan dari Sumut. Hal ini dilakukan demi kemajuan Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar.
“Seluruh kepala daerah di Sumut, tolong lakukan pendataan perusahaan yang operasinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya tidak menggunakan pelat BK atau BB. Ini penting untuk memastikan PAD kita meningkat,” ujar Bobby saat acara Peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah.
Ia juga heran mengapa kebijakan ini menjadi viral di media sosial. Menurutnya, ini adalah hal yang biasa dan sudah diterapkan di banyak daerah lain. Di hadapan para kepala daerah, Bobby menunjukkan video-video dari gubernur-gubernur lain yang melakukan hal serupa, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Penjelasan Tentang Tujuan Kebijakan
Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan keuangan daerah. “Kita butuh uang untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Ini bukan tambahan beban bagi rakyat, tapi pajak yang normal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pajak yang diterapkan tidak menambah beban masyarakat. “Kami tidak menaikkan pajak, kami hanya memastikan pajak yang sudah ada masuk ke daerah,” tambahnya.
Pada acara peluncuran UHC prioritas, Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para kepala daerah. Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu kabupaten dengan penerima DBH terbesar.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
