Evaluasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini belakangan mendapat perhatian publik setelah beberapa insiden seperti makanan basi dan ribuan siswa mengalami keracunan. Meskipun tidak langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG, Kemenkeu tetap memantau perkembangan situasi terkait.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam pelaksanaan MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan masalah yang muncul selama implementasi program tersebut.
“Tetapi nanti saya akan melihat (program MBG) di akhir Oktober 2025 seperti apa. Jika bisa diserap ya sudah kita nggak pangkas, kalau bagus ya anggarannya nambah,” ujarnya saat berada di Surabaya, Kamis (2/10).
Purbaya menjelaskan bahwa penilaian terhadap keberhasilan program akan dilakukan pada akhir tahun 2025. Jika program berhasil menyerap dana secara optimal, maka anggaran bisa saja ditambah. Namun, jika penyerapan tidak maksimal hingga akhir Desember 2025, Kemenkeu akan mempertimbangkan pengurangan anggaran.
Anggaran dan Target Program MBG
Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Setiap porsi makanan diberikan dengan nilai sebesar Rp10 ribu.
Purbaya menekankan bahwa apabila dana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara penuh hingga akhir tahun 2025, maka pihaknya akan mempertimbangkan pengurangan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukan menjadi tanggung jawab langsung Kemenkeu.
Penyebaran Kasus Keracunan
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa jumlah korban keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG mencapai 6.517 orang sejak peluncuran program pada Januari 2025.
Dadan Hidayana menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10). Menurut data yang diperoleh, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan total 45 kasus.
Ia juga menjelaskan bahwa sebaran kasus gangguan pencernaan terjadi mulai dari tanggal 6 Januari hingga 31 Juli, dengan total sekitar 24 kasus. Dari tanggal 1 Agustus hingga malam sebelumnya, tercatat sebanyak 51 kasus kejadian.
Tindakan yang Dilakukan BGN
Dengan adanya laporan tersebut, BGN sedang memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG. Langkah-langkah peningkatan mutu dan kesadaran akan pentingnya higienitas dalam penyajian makanan sedang dipertimbangkan agar tidak terulang lagi insiden serupa.
Selain itu, BGN juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dinas pendidikan dan pemerintah daerah, agar program dapat berjalan lebih efektif dan aman bagi peserta didik serta kelompok lainnya.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat rentan. Namun, tantangan dalam implementasi seperti kualitas makanan dan distribusi harus terus diwaspadai. Evaluasi oleh Kemenkeu dan langkah peningkatan pengawasan oleh BGN menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
