Palestina dan Gaza Jadi Fokus Utama Sidang Umum PBB ke-80
Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) ke-80 yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu menjadi ajang untuk menyuarakan isu Palestina dan Gaza. Berbagai negara, termasuk Saint Vincent and the Grenadines, Prancis, dan Malaysia, secara resmi menyerukan penghentian kekejaman Israel di wilayah tersebut serta mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Namun, di tengah retorika politik yang tinggi, situasi di lapangan justru semakin memprihatinkan.
Selama pekan pertama UNGA, pasukan Israel kembali melakukan serangan darat yang menewaskan sedikitnya 661 warga Palestina di Gaza. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya diplomatik belum cukup untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Para analis dan diplomat menilai bahwa langkah-langkah simbolis tidak akan cukup tanpa tindakan nyata. Advokat hak asasi manusia menyarankan penerapan embargo senjata serta sanksi ekonomi terhadap Israel sebagai langkah konkret.
Varsha Gandikota-Nellutla, Sekretaris Eksekutif The Hague Group, menyatakan bahwa akses Israel terhadap senjata dan sumber daya masih terbuka. “Kekuatan ekonomi yang mendukung mesin genosida itu belum dilemahkan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Israel terus menerima pasokan senjata, sehingga perlu adanya tekanan lebih besar dari komunitas internasional.
Di sela-sela sidang, sejumlah negara seperti Australia, Prancis, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Meski langkah ini dianggap positif, banyak pihak menilai bahwa pengakuan simbolis saja tidak cukup. Maamoun Hussein, seorang aktivis, menegaskan bahwa negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk memberlakukan embargo senjata dan memberikan tekanan langsung kepada Israel. “Pengakuan simbolis tidak cukup tanpa tindakan nyata,” katanya.
Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, memperingatkan bahwa stabilitas global kini bergantung pada kemampuan dunia menahan Israel dan mewujudkan negara Palestina dengan perbatasan pra-1967. Ia menilai bahwa apa yang dialami Gaza merupakan bentuk perang pemusnahan etnis. Hal ini didukung oleh laporan Komisi Penyelidikan PBB yang menyebut Israel melakukan genosida.
Kondisi kemanusiaan juga menjadi fokus utama dalam sidang. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menyoroti penderitaan anak-anak Palestina yang jumlahnya mencapai 20 ribu korban sejak Oktober 2023. “Penderitaan ini bukan hal tak terelakkan. Ini adalah akibat dari pilihan, tindakan, dan kelalaian,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pilihan-pilihan ini bisa diubah dengan tindakan yang tepat.
Dukungan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga kembali diperkuat oleh Brasil, Yordania, Spanyol, serta Sekjen PBB Antonio Guterres. Namun, Direktur UNRWA Philippe Lazzarini menilai bahwa langkah-langkah ini masih belum memberikan dampak nyata. “Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana langkah ini diwujudkan menjadi pengaruh yang berdampak di lapangan,” ujarnya.
Pada akhir pekan sidang, lebih dari 50 delegasi negara meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang saat itu menghadapi tuntutan Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang—menaiki podium. Di sisi lain, 34 negara yang tergabung dalam The Hague Group mengadakan pertemuan untuk membahas langkah konkret, termasuk kemungkinan embargo energi serta pemblokiran jalur logistik senjata menuju Israel.
Varsha Gandikota-Nellutla menekankan bahwa aksi kolektif internasional menjadi kunci untuk menghentikan impunitas Israel. “Kami ingin dukungan ini tumbuh dari satu negara ke negara lain, hingga setiap rantai pasok senjata ke Israel benar-benar tertutup bagi Netanyahu dan pemerintahnya,” tegasnya.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .
